Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 112/PJ/2010

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 112/PJ/2010

TAGGAL PENERBITAN

5 November 2010

OBJEK

penegasan tata cara peminjaman buku, catatan, data, dan informasi dan/atau permintaan keterangan terkait dengan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan
PERATURAN

Dalam rangka lebih memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak terkait dengan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Pajak untuk keperluan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, secara tertulis dapat :

  1. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy; dan/atau
  2. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan.
2. Peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan surat peminjaman dan/atau permintaan dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
3. Penyampaian surat peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dengan cara :

  1. disampaikan langsung kepada Wajib Pajak;
  2. dikirim melalui pos tercatat; dan/atau
  3. dikirim melalui media faksimili atau media surat elektronik (email).
4. Dalam hal surat peminjaman dan/atau permintaan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak, dibuat tanda terima penyerahan dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diterima serta identitas penerima surat.
5. Dalam hal surat peminjaman dan/atau permintaan disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, surat peminjaman dan/atau permintaan dimaksud dikirim juga dengan pos tercatat.
6. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak untuk penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. dalam hal surat peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf c, maka dilakukan komunikasi dengan Wajib Pajak melalui media telepon pada saat hari penyampaian surat peminjaman dan/atau permintaan untuk menginformasikan penyampaian surat dimaksud.
  2. dalam hal surat peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan hanya dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, maka beberapa hari setelah surat dikirim dilakukan komunikasi kembali dengan Wajib Pajak melalui media telepon untuk mendapatkan informasi apakah surat peminjaman dan/atau permintaan tersebut telah diterima dan kapan Wajib Pajak akan memenuhinya.
  3. dalam hal menjelang batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak belum memberikan respon atas surat peminjaman dan/atau permintaan, maka dilakukan komunikasi kembali dengan Wajib Pajak melalui media telepon untuk mengkonfirmasikan surat peminjaman dan/atau permintaan.
7. Bukti tanda terima penyampaian secara langsung, bukti pos tercatat, bukti pengiriman melalui media faksimili, dan/atau bukti pengiriman melalui email sebagaimana dimaksud pada angka 3 diadministrasikan dengan tertib dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan penelitian permohonan Wajib Pajak.
8. Setiap aktifitas yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dituangkan dalam laporan penelitian permohonan Wajib Pajak dan kertas kerja penelitian dengan mencantumkan :

  1. tanggal, bulan dan tahun dilakukan komunikasi melalui media telepon;
  2. identitas nomor telepon yang dapat dihubungi;
  3. identitas penerima telepon dan jabatan yang bersangkutan;
  4. isi pembicaraan selama berkomunikasi melalui media telepon;
9. Segala kegiatan dalam rangka penyampaian surat peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan aktifitas sebagaimana dimaksud pada angka 6, didokumentasikan dengan baik dan lengkap untuk keperluan menghadapi persidangan.
10. Prosedur dan tata cara peminjaman buku, catatan, data, dan informasi dan/atau permintaan keterangan adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2009 tanggal 7 September 2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.07/2007 tanggal 08 Oktober 2007.
11. Untuk memudahkan penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipannya disatukan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.07/2007.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 November 2010
Direktur Jenderal,

ttd

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 09/PJ./1999

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 46/PJ/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi…

Keputusan Menteri Keuangan – 99/KM.5/2000

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT Young-il Indonesia No. 029/YI/PM/1/2000 tanggal 3 Januari 2000 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan/Pengusahaan GB, yang berkasnya diterima…