Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.1/2004

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 11/PJ.1/2004

TAGGAL PENERBITAN

6 April 2004

OBJEK

biaya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pemungutan pajak tahun anggaran 2004
PERATURAN

Sehubungan dengan telah disetujuinya Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2004 maka kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagai satuan kerja (yang mempunyai DIK) akan diberikan Biaya Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya dalam rangka Pemungutan Pajak Tahun Anggaran 2004, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Biaya Koordinasi dimaksud untuk membiayai kegiatan yang menunjang kelancaran operasional kantor dan tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang bersifat konsumtif seperti menjamu pejabat, upacara-upacara, peringatan ulang tahun dan kegiatan konsumtif lainnya;

  2. Biaya Koordinasi tersebut bersumber pada Daftar Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DA-BP.PBB) yang dialokasikan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Anggaran 2004;

  3. Biaya Koordinasi dalam Tahun Anggaran 2004 akan diberikan untuk :
    3.1.Periode April s.d Juni 2004;
    3.2.Periode Juli s.d September 2004;
    3.3.Periode Oktober s.d Desember 2004;

  4. Besarnya Biaya Koordinasi sedap bulan untuk masing-masing kantor ditentukan sebagai berikut :
    4.1.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakRp. 7.500.000,00;
    4.2.Kantor Pelayanan PajakRp. 1.750.000,00;
    4.3.Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan PajakRp. 1.500.000,00;
    4.4.Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi PerpajakanRp. 1.250.000,00;

  5. Mengingat pengalokasian dana tersebut harus dipertanggungjawabkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I maka untuk kelancaran pengiriman droping Biaya Koordinasi ke masing-masing kantor diminta agar Saudara :
    5.1.Mengajukan permintaan droping Biaya Koordinasi ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan kuitansi tanda terima yang sudah ditandatangani kepala kantor serta distempel kantor yang bersangkutan sebanyak 3 rangkap (asli bermeterai Rp 6.000,00 satu lembar dan tembusan tidak bermeterai 2 lembar). Penggunaan kuitansi harus sesuai dengan contoh lampiran 1 dalam surat edaran ini;
    5.2.Dalam permintaan droping sebagaimana butir 5.1 agar mencanturnkan nomor rekening dan nama bank penerima. Untuk mempermudah pengiriman droping disarankan untuk menggunakan Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BRI (rekening atas nama kepala kantor);
    5.3.Permintaan droping beserta lampirannya dikirimkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan :
    5.3.1. untuk periode April s.d Juni 2004 paling lambat diterima oleh Bagian Keuangan tanggal 31 Mei 2004;
    5.3.2. untuk periode Juli s.d September 2004 paling lambat diterima oleh Bagian Keuangan tanggal 31 Juli 2004;
    5.3.3. untuk periode Oktober s.d Desember 2004 paling lambat diterima oleh Bagian Keuangan tanggal 15 Oktober 2004;
    5.4. Droping Biaya Koordinasi akan dikirim setelah permintaan droping diterima lengkap dan biaya pengiriman/transfer ditanggung penerima;

  6. Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Koordinasi sesuai contoh lampiran 2, agar dikirimkan ke Bagian Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya :
    6.1. untuk periode April s.d Juni 2004 paling lambat tanggal 31 Juli 2004;
    6.2. untuk periode Juli s.d September 2004 paling lambat tanggal 31 Oktober 2004;
    6.3. untuk periode Oktober s.d Desember 2004 paling lambat tanggal 15 Januari 2005.

Demikian untuk dimaklumi.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ttd

DJAZOELI SADHANI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 47/PMK.04/2005

Menimbang : bahwa sehubungan dengan peningkatan kemampuan di bidang teknis dari instansi Pemerintah untuk melaksanakan verifikasi kebutuhan mesin, barang dan bahan dalam rangka pembangunan industri…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.223/1988

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan tentang PPh Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984 atas pembayaran sebagai imbalan jasa recruitment, bersama ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:…

Keputusan Menteri Keuangan – 188/KMK.01/1999

Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996, PT. Gunung Garuda sebagai produsen…
All articles loaded
No more articles to load