Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.4/2001

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 11/PJ.4/2001

TAGGAL PENERBITAN

3 May 2001

OBJEK

penegasan atas keputusan nomor kep-547/pj./2000 tanggal 29 desember 2000 direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-547/PJ/2000 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak Berjalan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu jo SE-40/PJ.41/2001 tanggal 29 Desember 2000 jo SE-07/PJ.41/2001 tanggal 12 Maret 2001, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut :

  1. Untuk mempermudah pengawasan dan pembuatan Laporan Triwulanan seperti dimaksud pada SE-07/PJ.41/2001 (12 Maret 2001) butir 3, maka oleh KPP tempat usaha terdaftar agar secara khusus dibuat Buku Tabelaris yang pengisiannya dilengkapi dengan “NPWP KPP Domisili”.

  2. Untuk mengecek kebenaran pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu seperti dimaksud pada SE-40/PJ.41/2000 (29 Desember 2000) butir 4 perlu dilakukan cross data antara KPP Domisili dan KPP Lokasi, oleh karenanya KPP Lokasi diminta agar setiap triwulan mengirimkan juga data yang diperlukan menyangkut WP Orang Pribadi tersebut kepada KPP Domisili, antara lain data pembayaran dan omset dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

  3. Dalam rangka mengamankan penerimaan masa setiap bulan yang diperoleh dari angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak diatas, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap besarnya “Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan” dari masing-masing tempat usaha WP dengan melakukan upaya antara lain dilakukan rekonsiliasi secara sistem antara omset PPh dengan PPN.

  4. Agar dilakukan pengawasan terhadap setoran (angsuran tahun berjalan) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 537/PJ./2000

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 35/PJ/2008

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan sistemadministrasi perpajakan modern yang disusun berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, maka perlumemindahkan sejumlah Wajib…

Peraturan Pemerintah – 140 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor…
All articles loaded
No more articles to load