Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.42/1992

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 11/PJ.42/1992

TAGGAL PENERBITAN

16 March 1992

OBJEK

pembagian bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem yang dihitung berdasarkan laba setelah pajak tahun lalu
PERATURAN

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan tentang hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :

  1. Pembayaran bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem kepada karyawan atau pengurus yang tidak berhak mendapatkan pembagian laba atau dividen, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan 1984 adalah biaya perusahaan dan dibebankan dalam tahun dibayarkannya bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem tersebut.
    Apabila untuk penghitungan besarnya pembayaran bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem kepada karyawan atau pengurus tersebut di atas dipakai dasar laba setelah pajak pada tahun yang lalu, maka hal tersebut tidak menghilangkan sifat bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem tersebut sebagai biaya perusahaan.

  2. Bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan dan dibebankan kepada laba setelah pajak tahun yang lalu, tidak diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan 1984. Disamping itu atas bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem yang dibayarkan kepada pemegang saham tersebut diperlakukan sebagai dividen dan atas pembayarannya harus dipotong pajak sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

  3. Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara/Daerah, bukanlah pemegang saham, oleh karena itu atas bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris BUMN/BUMD adalah biaya perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan dibebankan dalam tahun dimana bonus, gratifikasi, jasa produksi dan tantiem tersebut dibayarkan.

Dengan penegasan ini maka ketentuan yang sudah ada yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 398 TAHUN 2005

Menimbang : bahwa peningkatan upah pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan peran…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 97/PJ./2005

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan mengenai pembuatan Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;…

Peraturan Menteri Keuangan – 118/PMK.08/2008

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri menyelenggarakan pengelolaan Surat Berharga…