Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.6/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 11/PJ.6/1999

TAGGAL PENERBITAN

3 March 1999

OBJEK

perpanjangan pks penerimaan setoran pbb
PERATURAN

Sehubungan dengan surat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 431/GEN/Dirop tanggal 22 Februari 1999 perihal tersebut pokok surat, khusus bagi KPPBB yang penyetoran PBB-nya menggunakan jasa Kantor Pos disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. PT. Pos Indonesia (Persero) bersepakat dengan Direktorat Jenderal Pajak melanjutkan kerja sama penerimaan setoran PBB sampai dengan 31 Maret 2000.

  2. Sehubungan hal tersebut di atas, diminta kepada para kepala KP PBB untuk :
    1. Mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Pos dan Giro setempat yang ditunjuk sebagai Operasional V, Persepsi dan atau Tempat Pembayaran untuk pelaksanaan penerimaan setoran PBB sebagaimana ketentuan yang berlaku;
    2. Menindaklanjuti dengan penyelesaian produksi ketetapan/pencetakan DHKP, SPPT dan STTS PBB Tahun 1999 dengan tetap mencantumkan Kantor Pos sebagai Tempat Pembayaran.
  3. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu diupayakan :
    1. Kemungkinan penempatan Unit Pos/Bank keliling di KPPBB atau tempat strategis lainnya pada waktu-waktu tertentu untuk menerima setoran PBB;
    2. Diarahkan agar pihak Kantor Pos dapat dijadikan anggota Tim Intensifikasi PBB, atau Tim lain sepanjang disepakati bersama Pemda.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.52/2003

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak tidak sah dan pengamanan penerimaan pajak serta mencegah pengkreditan Faktur Pajak tidak sah,…

Keputusan Menteri Keuangan – 508/KMK.01/2000

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan lelang dan pengembangan profesi Pejabat Lelang, dipandang perlu mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini