Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 123/PJ/2010

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 123/PJ/2010

TAGGAL PENERBITAN

26 November 2010

OBJEK

penelaahan sejawat (peer review)
PERATURAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dan meningkatkan tertib administrasi pemeriksaan, serta mengatur tindak lanjut atas penelaahan sejawat (peer review), maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yang terkait dengan penelaahan sejawat (peer review).

1. Umum

Penelaahan sejawat (peer review) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah DJP guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaankegiatan pemeriksaan pajak telah sesuai dengan standar pemeriksaan serta ketentuan lain di bidangpemeriksaan. Di samping itu, penelaahan sejawat juga dilakukan untuk menilai apakah tertibadministrasi pemeriksaan telah dilaksanakan. Hasil penelaahan sejawat akan dijadikan bahan evaluasikebijakan pemeriksaan dan pembinaan disiplin dan/atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai denganketentuan yang berlaku.

2. Tim Penelaahan Sejawat

a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah DJP membentuk TimPenelaahan Sejawat untuk melakukan penelaahan sejawat.
b. Tim Penelaahan Sejawat dibentuk dengan menggunakan Surat Tugas Penelaahan Sejawatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
c. Dalam hal Tim Penelaahan Sejawat dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan,Surat Tugas Penelaahan Sejawat terhadap UP2 ditembuskan kepada Kepala KantorWilayah DJP dan Kepala UP2 yang ditelaah sejawat.
d. Dalam hal Tim Penelaahan Sejawat dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah DJP, Surat Tugas Penelaahan Sejawat terhadap UP2 ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan Kepala UP2 yang ditelaah sejawat.
e. Jumlah anggota Tim Penelaahan Sejawat termasuk ketua tim, adalah maksimal 6 orang,dengan susunan sebagai berikut :

SusunanTim Penelaahan Sejawat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor WilayahDJP
Ketua Kepala Sub DirektoratTeknik dan Pengendalian Pemeriksaan Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak
Anggota dapat terdiri dari 1. Kepala Seksi;
2. Fungsional Pemeriksa Pajak; dan/atau
3. Pelaksana
1. Kepala Seksi;
2. Fungsional Pemeriksa Pajak; dan/atau,
3. Pelaksana
3. Pelaksanaan Penelaahan Sejawat

a. Penelaahan Sejawat dapat dilakukan terhadap Kantor Wilayah DJP dan/atau UP2.
b. Kepala Kantor Wilayah DJP harus melakukan penelaahan sejawat terhadap UP2sekurang-kurangnya 2 (dua) UP2 dalam satu tahun.
c. Penelaahan sejawat dilakukan atas periode Januari s.d Juni, Juli s.d Desember, atauJanuari s.d Desember.
d. Penelaahan Sejawat terhadap Kantor Wilayah DJP yang dilakukan oleh Tim PenelaahSejawat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan hanya atas tertib administrasipemeriksaan yang antara lain meliputi:

1) Pelaksanaan reviu;
2) Pelaksanaan penelaahan sejawat;
3) Pemrosesan daftar nominatif wajib pajak yang akan diperiksa;
4) Pemrosesan usulan dan instruksi pemeriksaan khusus;
5) Pembuatan dan pengiriman laporan rutin; dan
6) Tertib administrasi lainnya.
e. Penelaahan Sejawat terhadap UP2 dilakukan terkait hal-hal sebagai berikut:

1) Tertib Administrasi Pemeriksaan, yang meliputi antara lain:

  1. Administrasi laporan rutin di bidang pemeriksaan;
  2. Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
  3. Perekaman administrasi dan hasil pemeriksaan ke aplikasi berbasis komputer;
  4. Administrasi pengawasan pemeriksaan; dan
  5. Tertib administrasi lainya.
2) Kinerja Pemeriksaan, yang meliputi antara lain:

  1. Realisasi penyelesaian pemeriksaan dibandingkan rencana penyelesaianpemeriksaan;
  2. Realisasi penerimaan dari pemeriksaan dibandingkan dengan rencana penerimaandaripemeriksaan;
  3. Ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan terkait permohonan pengembaliankelebihan pembayaran pajak;
  4. Ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;dan
  5. Kinerja pemeriksaan lainya.
3) Kualitas Pemeriksaan yang meliputi antara lain:

  1. Kelengkapan formulir, surat, dan daftar yang digunakan dalam pemeriksaan sesuaidengan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku;
  2. Formal penyusunan KKP;
  3. Formal penyusunan LHP;
  4. Materi dalam KKP dan LHP.

Penelaahan atas kualitas pemeriksaan dilakukan dengan cara uji petik atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit pada periode penelaahan sejawat.

f. Penelaahan Sejawat terhadap UP2 dapat menggunakan Panduan Hal-Hal yang Ditelaahsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
g. Hasil pelaksanaan penelaahan sejawat dituangkan dalam Risalah Temuan Penelaahan Sejawat. Dalam hal pihak yang ditelaah adalah Kantor Wilayah DJP, Risalah Temuan PenelaahanSejawat ditetapkan dalam Lampiran 3a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. Dalamhal pihak yang ditelaah adalah UP2, Risalah Temuan Penelaahan Sejawat ditetapkan dalamLampiran 3b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
4. Pihak yang melakukan penelaahan sejawat menyampaikan Surat Permintaan Tanggapan atas Risalah Temuan Penelaahan Sejawat, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4 Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini, yang dilampiri dengan Risalah Temuan Penelaahan Sejawat kepada pihakyang ditelaah sejawat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan penelaahansejawat sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas Penelaahan Sejawat.
5. Pihak yang ditelaah sejawat harus menyampaikan tanggapan tertulis paling lambat 7 (tujuh)hari kerja setelah Surat Permintaan Tanggapan atas Risalah Temuan Penelaahan Sejawatditerima. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Pihak yang ditelaah sejawat tidakmemberikan tanggapan, maka pihak yang ditelaah sejawat dianggap menerima temuan TimPenelaahan Sejawat.
6. Pelaporan Penelaahan Sejawat

a. Berdasarkan Risalah Temuan Penelaahan Sejawat dan tanggapan pihak yang ditelaahsejawat, Tim Penelaahan Sejawat harus menyusun dan menyampaikan Laporan TelaahanSejawat kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah DJP(sesuai dengan pemberi tugas) untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 7 (tujuh)hari kerja setelah surat tanggapan pihak yang ditelaah sejawat diterima. Dalam hal pihakyang ditelaah adalaha Kantor Wilayah DJP, Laporan Telaahan Sejawat ditetapkan dalamLampiran 5a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. Dalam hal pihak yang ditelaahadalah UP2, Laporan Telaahan Sejawat ditetapkan dalam Lampiran 5b Surat Edaran DirekturJenderal Pajak ini.
b. Laporan Telaahan Sejawat sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:

1) Risalah temuan penelaahan sejawat;
2) Tanggapan Pihak yang ditelaah sejawat;
3) Kesimpulan, yang berisi ikhtisar temuan/permasalahan hasil penelaahan sejawat yang masih harus ditindaklanjuti setelah mempertimbangkan tanggapan pihak yg ditelaah sejawat.
7. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan Sejawat

a. Dalam hal penelaahan sejawat:

1) dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktur Pemeriksaan danPenagihan mengirimkan Surat Permintaan Tindak Lanjut Hasil Penelaahan Sejawat,sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atau Kepala UP2 untuk menindaklanjuti hasilpenelaahan sejawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pihak yangditelaah sejawat adalah UP2, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan mengirimkantembusan surat tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Wilayah DJP mengirimkanSurat Permintaan Tindak Lanjut Hasil Penelaahan Sejawat, sebagaimana ditetapkandalam Lampiran 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, kepada Kepala UP2untuk menindaklanjuti hasil penelaahan sejawat sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan mengirimkan tembusan surat tersebut kepada Direktur Pemeriksaan danPenagihan.
b. Dalam hal hasil penelahaan sejawat memberikan indikasi pelanggaran disiplin, maka KepalaKantor Wilayah DJP atau Kepala UP2 harus menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuansebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.
c. Selaku pihak yang ditelaah sejawat oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala KantorWilayah DJP atau Kepala UP2 harus mengirimkan laporan hasil tindak lanjut atas temuanpenelaahan sejawat kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 1 (satu) bulansejak Surat Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Penelaahan Sejawat diterima.
d. Selaku pihak yang ditelaah sejawat oleh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala UP2 harus mengirimkan laporan hasil tindak lanjut atas temuan penelaahan sejawat kepada Kepala KantorWilayah DJP, paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Permintaan Tindak Lanjut HasilPenelaahan Sejawat diterima dengan tembusan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
8. Tata Cara Pembentukan Tim Penelaahan Sejawat dan Pelaksanaan Penelaahan Sejawat oleh KantorPusat DJP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
9. Tata Cara Pembentukan Tim Penelaahan Sejawat dan Pelaksanaan Penelaahan Sejawat oleh KantorWilayah DJP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
10. Tata Cara Tindak Lanjut Hasil Penelaahan Sejawat di Kantor Wilayah DJP sebagaimana ditetapkandalam Lampiran 9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
11. Tata Cara Tindak Lanjut Hasil Penelaahan Sejawat di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana ditetapkandalam Lampiran 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, maka ketentuan tentang penelaahan sejawat sebagaimana yang diatur dalam huruf B Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-83/PJ./2009 tanggal 1 September 2009 tentang Reviu (Penelaahan) dan Penelaahan Sejawat (Peer Review) dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 2010
Direktur Jenderal,

ttd

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal.
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 27/PJ/2003

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu ditetapkan suatu tempat pelayanan yang terpadu di setiap Kantor Pelayanan Pajak yang dapat memberikan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini