Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.52/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 12/PJ.52/1991

TAGGAL PENERBITAN

1 October 1991

OBJEK

PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku keenam ikapi)
PERATURAN

Sehubungan dengan terbitnya Buku Keenam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk ditanggung Pemerintah bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari :

  1. Departemen P dan K dengan surat Nomor: 39704/A/A4/III/B/91 tanggal 4 Juli 1991;
  2. Departemen Agama dengan surat Nomor : P.III/KU.03.1/130/91 tanggal 25 Juli 1991.

Dengan adanya rekomendasi tersebut maka semua buku yang tercantum dalam Buku ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 396/KMK.04/1990 dan No. 397/KMK.04/1990 serta pedoman pelaksanaannya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.52/1990 tanggal 1 Juni 1990 (Seri PPN-164).

Tata cara dan tata usaha atas pelaksanaan PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku tersebut tetap berpedoman pada Surat Edaran Seri PPN-164.

Selanjutnya diminta agar Saudara menghubungi pengurus IKAPI setempat untuk mendapatkan Buku Keenam IKAPI dimaksud untuk keperluan pengawasan pelaksanaan PPN ditanggung Pemerintah oleh para Pengusaha Kena Pajak di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 31/PJ/2007

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat…

Peraturan Menteri Keuangan – 201/PMK.04/2008

Menimbang : bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;…