Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.21/1987

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 13/PJ.21/1987

TAGGAL PENERBITAN

8 April 1987

OBJEK

effektivitas pembayaran masa PPh
PERATURAN

Terlampir disampaikan kepada Saudara hasil kompilasi KPL KW.6 bulan-bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 1986.

Dari hasil kompilasi tersebut terlihat, bahwa tingkat efektivitas pembayaran masa PPh secara nasional masih sangat rendah, seperti nampak pada ikhtisar berikut :

Wajib Pajak E f f e k t i v i t a s
—————————————————————————–
September Oktober Nopember Desember
—————————————————————————————————————————–
1. Perseorangan 31,14 28,89 28,8 31,9
2. Badan 27,65 23,68 22,2 27,0
3. PPh Pasal 21 40,52 38,18 35,9 42,5
—————————————————————————————————————————–

Efektivitas masing-masing Kantor Wilayah dapat Saudara lihat pada lampiran. Tidak ada satu Kantor Wilayahpun yang dapat mencapai efektivitas di atas 50% untuk pembayaran PPh Pasal 25. Kantor Wilayah – Kantor Wilayah yang tingkat efektivitasnya di bawah efektivitas rata-rata secara nasional adalah :

Kantor Wilayah Perseorangan Badan PPh Pasal 21
————————————————————————————————————-
I. 22% 36%
II. 28,5%
III. 11,4% 7,5% 8,1%
VII. 34,5%
VIII. 28% 20,5%
IX. 22% 31,2%
XI. 23,4% 13,6% 15,8%
————————————————————————————————————-

Memperhatikan kenyataan tersebut di atas, saya minta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

(1) Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran angsuran bulanan PPh dan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Meneliti kembali kebenaran jumlah Wajib Pajak terdaftar. Apabila dari hasil penelitian ternyata terdapat Wajib Pajak-Wajib Pajak yang seharusnya dihapuskan, agar Saudara segera memproses penghapusannya.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SALAMUN A.T

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 07/PJ.5/1984

Menimbang : Bahwa didalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ.5/1984 tertanggal 21 Maret 1984 ternyata terdapat angka persentase mengenai Norma Penghitungan beberapa jenis usaha…

Peraturan Daerah – 53 TAHUN 2012

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini