Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/2003 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, bersama ini disampaikan hal-hal yang mengatur tata cara penggunaan Faktur Pajak Lama oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN) sebagai berikut :
- Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
- Faktur Pajak Lama adalah Faktur Pajak yang telah dicetak dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP pada KPP BUMN dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kode Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP tempat PKP BUMN dikukuhkan sebelumnya.
- Faktur Pajak Baru adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP BUMN dengan menggunakan NPWP dan Kode Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP BUMN.
-
PKP yang dipusatkan di KPP BUMN masih dapat menggunakan Faktur Pajak Lama sampai dengan tanggal pencabutan sebagai PKP oleh KPP lokasi tempat PKP dikukuhkan sebelumnya. PKP dimaksud wajib melaporkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Lama yang belum digunakan kepada PKP tempat pemusatan, yaitu PKP yang dikukuhkan di KPP BUMN.
-
Selanjutnya PKP tempat pemusatan merekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan menyampaikannya secara tertulis ke KPP BUMN, paling lambat tanggal 31 September 2004.
- Dalam hal PKP telah terdaftar di KPP BUMN dan atau telah dicabut pengukuhannya sebagai PKP oleh KPP lokasi tempat PKP dikukuhkan sebelumnya tetapi belum dapat menggunakan Faktur Pajak Baru atau Nomor Seri Faktur Pajak yang baru, PKP dapat melanjutkan penggunaan Faktur Pajak Lama atau Nomor Seri Faktur Pajak yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 dengan cara sebagai berikut :
- Penggunaan Faktur Pajak Lama dilakukan dengan syarat wajib mencantumkan Kode KPP BUMN.
- Pencantuman Kode KPP BUMN pada NPWP untuk Faktur Pajak Lama dilakukan dengan cara diketik sedemikian rupa di bawah kode KPP tempat PKP terdaftar sebelumnya tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat sehingga tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
-
Dalam hal masih terdapat Faktur Pajak Lama yang belum digunakan pada tanggal 31 Desember 2004, Faktur Pajak Lama yang masih tersisa tersebut harus dimusnahkan serta dibuat Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani PKP lokasi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan dan dilaporkan secara tertulis ke KPP BUMN paling lambat tanggal 31 Januari 2005.
-
Atas Faktur Pajak yang dibuat sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2004 dan terlanjur menggunakan Nomor Seri dan Kode KPP tempat PKP BUMN dikukuhkan sebelumnya, tidak perlu dilakukan pembetulan.
Untuk memudahkan penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipannya disatukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/2003 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.52/2003.
Demikian disampaikan agar dilaksanakan dan diperhatikan serta disebarluaskan di wilayah kerja Saudara masing-masing.
Direktur Jenderal,
ttd
Hadi Poernomo
NIP 060027375