Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ./2004

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 14/PJ./2004

TAGGAL PENERBITAN

14 April 2004

OBJEK

tata cara penggunaan faktur pajak lama oleh pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak badan usaha milik negara
PERATURAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/2003 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, bersama ini disampaikan hal-hal yang mengatur tata cara penggunaan Faktur Pajak Lama oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN) sebagai berikut :

  1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
    1. Faktur Pajak Lama adalah Faktur Pajak yang telah dicetak dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP pada KPP BUMN dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kode Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP tempat PKP BUMN dikukuhkan sebelumnya.
    2. Faktur Pajak Baru adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP BUMN dengan menggunakan NPWP dan Kode Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP BUMN.
  2. PKP yang dipusatkan di KPP BUMN masih dapat menggunakan Faktur Pajak Lama sampai dengan tanggal pencabutan sebagai PKP oleh KPP lokasi tempat PKP dikukuhkan sebelumnya. PKP dimaksud wajib melaporkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Lama yang belum digunakan kepada PKP tempat pemusatan, yaitu PKP yang dikukuhkan di KPP BUMN.

  3. Selanjutnya PKP tempat pemusatan merekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan menyampaikannya secara tertulis ke KPP BUMN, paling lambat tanggal 31 September 2004.

  4. Dalam hal PKP telah terdaftar di KPP BUMN dan atau telah dicabut pengukuhannya sebagai PKP oleh KPP lokasi tempat PKP dikukuhkan sebelumnya tetapi belum dapat menggunakan Faktur Pajak Baru atau Nomor Seri Faktur Pajak yang baru, PKP dapat melanjutkan penggunaan Faktur Pajak Lama atau Nomor Seri Faktur Pajak yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 dengan cara sebagai berikut :
    1. Penggunaan Faktur Pajak Lama dilakukan dengan syarat wajib mencantumkan Kode KPP BUMN.
    2. Pencantuman Kode KPP BUMN pada NPWP untuk Faktur Pajak Lama dilakukan dengan cara diketik sedemikian rupa di bawah kode KPP tempat PKP terdaftar sebelumnya tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat sehingga tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
  5. Dalam hal masih terdapat Faktur Pajak Lama yang belum digunakan pada tanggal 31 Desember 2004, Faktur Pajak Lama yang masih tersisa tersebut harus dimusnahkan serta dibuat Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani PKP lokasi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan dan dilaporkan secara tertulis ke KPP BUMN paling lambat tanggal 31 Januari 2005.

  6. Atas Faktur Pajak yang dibuat sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2004 dan terlanjur menggunakan Nomor Seri dan Kode KPP tempat PKP BUMN dikukuhkan sebelumnya, tidak perlu dilakukan pembetulan.

Untuk memudahkan penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipannya disatukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/2003 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.52/2003.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dan diperhatikan serta disebarluaskan di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Direktur Jenderal,

ttd

Hadi Poernomo
NIP 060027375

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.31/1990

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 90/KMK.05/1990 tanggal 24 Januari 1990 perihal “Penetapan biaya tambang (freight)” untuk digunakan dalam memeriksa penghitungan harga pabean…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 181/PJ./2001

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang penerbitan Ijin Pembubuhan Tanda…

Peraturan Menteri Keuangan – 207/PMK.07/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini