Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ/2013

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 14/PJ/2013

TAGGAL PENERBITAN

26 March 2013

OBJEK

pemeliharaan basis data pajak bumi dan bangunan dalam rangka pemutakhiran data piutang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh tim , a.
PERATURAN

Umum

Sehubungan dengan diperlukannya data piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih akuratdalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dan persiapan pengalihankewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke Pemerintah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2012 tentang PemeliharaanBasis Data Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis DataPBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2, perlu dilakukan penyempurnaan SE-12/PJ/2012terkait ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB DalamRangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang dilaksanakan oleh tim.

B. Definisi
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

1. Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yangselanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Data PBB adalah kegiatan pemutakhiran data piutangPBB-P2 dan pemutakhiran data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 untuk periode tahun pajakyang belum daluwarsa.
2. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan nilai piutang PBB-P2dalam basis data PBB dengan nilai piutang yang sebenarnya.
3. Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 adalah kegiatan verifikasi objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 yang tercantum pada Daftar Nominatif dengan kondisi yangsebenarnya.
4. Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 yangmemiliki tunggakan pajak untuk setiap kelurahan/desa yang akan dilaksanakan kegiatanPemeliharaan Basis Data PBB.
5. Piutang PBB-P2 dalam basis data PBB adalah seluruh pokok ketetapan PBB-P2 termasuk yangtelah daluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dikurangi denganpembayaran, tidak termasuk pembayaran atas denda.
6. Pokok Ketetapan adalah PBB yang harus dibayar yang tercatat pada basis data PBB.
7. Saldo Piutang dalam Laporan Saldo Pra Pemutakhiran Piutang PBB-P2 adalah saldo piutangPBB-P2 dalam basis data PBB pada KPP Pratama per tanggal dimulainya ditetapkannya LaporanSaldo Pra Pemutakhiran Piutang PBB-P2.
8. Saldo Piutang dalam Laporan Saldo Pasca Pemutakhiran Piutang PBB-P2 adalah saldo piutangPBB-P2 dalam basis data PBB pada KPP Pratama setelah kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBBper tanggal ditetapkannya Laporan Saldo Pasca Pemutakhiran Piutang PBB-P2.
9. Petugas Pendata adalah petugas dari unsur Pemerintah Daerah, yang berasal dari satuan kerjaPemerintah Daerah yang mengadministrasikan pemungutan PBB-P2 dan/atau pegawaikelurahan/desa atau satuan kewilayahan lain yang sejenis dan/atau petugas lain yang bukanunsur Pemerintah Daerah namun diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk mengadministrasikanpemungutan PBB-P2.
10. Pembayaran Gelondongan adalah penerimaan PBB-P2 atas lebih dari satu objek pajak dengansatu bukti pembayaran.
11. Penerimaan PBB-P2 adalah pembayaran dan/atau penyetoran PBB-P2 oleh TP-PBB di Bank/PosPersepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang telah mendapatkan Nomor TransaksiPenerimaan Negara serta telah dilakukan rekonsiliasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
12. Dokumen bukti pembayaran PBB berupa Laporan Mingguan Penerimaan PBB (LMP PBB) adalahLMP PBB tahun pajak bersangkutan minggu terakhir bulan Desember atau LMP PBB terakhiryang dapat diperoleh untuk setiap Tahun Pajak, yang dapat dimanfaatkan sebagai:

  1. dasar perekaman massal dalam hal jumlah STTS yang diterima sama dengan jumlahSTTS yang dibayar untuk suatu desa/kelurahan; dan/atau
  2. alat keterangan yang menunjukkan jumlah pembayaran PBB pada suatu desa/kelurahan.
13. Saldo pembayaran gelondongan adalah selisih lebih antara jumlah penerimaan PBB-P2dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah terekam dalam basis data PBB untuk tahunpajak yang sama.
C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini adalah memberikan petunjuk dan arahanbahwa kegiatan pemeliharaan basis data PBB dimaksudkan untuk :

  1. memutakhirkan data pembayaran PBB-P2;
  2. memverifikasi data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 pada basis data PBB yangdiindikasikan tidak benar;
2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini adalah memberikan penegasan bahwa kegiatanpemeliharaan basis data PBB bertujuan untuk :

a. menghasilkan data piutang PBB-P2 yang akurat dalam rangka :

1) penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak; dan
2) pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. menghasilkan saldo piutang PBB-P2 yang akurat.
c. menghasilkan basis data PBB yang akurat.
D. Ruang Lingkup

1. Tata cara pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB yang meliputi :

  1. Pekerjaan pendahuluan;
  2. Pekerjaan persiapan;
  3. Pekerjaan lapangan;
  4. Pekerjaan tindak lanjut; dan
  5. Pekerjaan laporan.
2. Tata cara pembatalan ketetapan secara jabatan sebagai tindak lanjut kegiatan PemeliharaanBasis Data PBB.
3. Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB.
4. Hal-hal lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB.
E. Dasar

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3569).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak danPemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614).
  5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 danNomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah.
  6. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan,Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah DepartemenDalam Negeri nomor KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, No. 973-012tanggal 10 Maret 2003 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan danPembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk PelaksanaanPendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan DalamRangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi ObjekPajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP-115/PJ/2002.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi PiutangPajak.
  9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara PersiapanPengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah.
  10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-56/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengajuan danPenyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumidan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunanyang Tidak Benar.
  11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara PembetulanKesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalamPeraturan Perundang-Undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan.
F. Tata Cara Pelaksanaan
Pemeliharaan Basis Data PBB dilaksanakan oleh Tim Pemeliharaan Basis Data PBB dengan kegiatansebagai berikut:

1. Pekerjaan Pendahuluan

a. Kepala KPP Pratama:

1) membentuk dan menetapkan Tim Pemeliharaan Basis Data PBB dengansusunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran DirekturJenderal Pajak ini.
2) menyusun rencana kerja kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB yang disusundalam satu satuan wilayah administratif pemerintahan tertinggi (kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan) pada wilayah kerja KPP Pratama denganmemperhatikan :

a) ketersediaan dana;
b) besarnya piutang PBB-P2 yang akan dimutakhirkan;
c) sumber daya manusia; dan
d) sarana yang tersedia,

dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya dengan satuan biaya sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.02/2012 tentang Standar BiayaTahun Anggaran 2013 dengan format sebagaimana pada Lampiran II SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini.

3) Menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepadaKepala Kantor Wilayah DJP setempat untuk mendapatkan persetujuan.
b. Ketua Tim Pemeliharaan Basis Data PBB menyelenggarakan rapat tim yang antara laindimaksudkan untuk menjelaskan:

1) maksud dan tujuan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB;
2) tugas dan tanggung jawab anggota tim; dan
3) teknis pelaksanaan dan jadwal kegiatan tim.
2. Pekerjaan Persiapan
Subtim Penyediaan dan Pengolahan Data

a. mengumpulkan dan meneliti kebenaran :

1) dokumen bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Surat KeputusanBersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak DepartemenKeuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur JenderalOtonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003,KEP-47/PJ./2003, KEP-973/011 Tahun 2003,973-012 tentang Tata CaraPembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdapat pada :

a) KPP Pratama berupa :

(1) STTS dengan angka kontrol pencetakan yang diperoleh dariTP-PBB; dan
(2) tembusan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB per desa/kelurahan sektor Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dariTP-PBB.
b) TP-PBB berupa :

(1) STTS dengan angka kontrol pencetakan yang telah dibayaroleh Wajib Pajak tetapi belum disampaikan ke KPP Pratama;
(2) arsip Surat Pengantar Pengiriman (SPPg) yaitu dokumen yangoleh TP-PBB dikirim bersama STTS tanpa angka kontrolpencetakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaranPBB melalui pengiriman uang/transfer; dan
(3) arsip LMP PBB per desa/kelurahan sektor Perdesaan/Perkotaan.
c) Kantor Desa/Kelurahan berupa :

(1) Daftar Penerimaan Harian (DPH) Lembar 1 yang telahdiregistrasi oleh TP-PBB, yang disampaikan oleh PetugasPemungut; dan
(2) Tanda Terima Setoran (TTS) Lembar ke-2 yang telahdiregistrasi oleh TP-PBB, yang disampaikan oleh PetugasPemungut.
d) Kantor Kecamatan berupa :

(1) DPH Lembar 3 yang telah diregistrasi TP-PBB dari PetugasPemungut; dan
(2) tembusan LMP PBB per desa/kelurahan sektor Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.
e) Kantor dinas atau badan yang bertanggung jawab atas penerimaanPBB, berupa:

(1) DPH Lembar 2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB dari PetugasPemungut;
(2) STTS tanpa angka kontrol pencetakan untuk dinas atau badanyang diterima dari TP-PBB yang telah dibayar oleh WajibPajak; dan
(3) tembusan LMP PBB per desa/kelurahan, sektor Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.
f) Bank/Kantor Pos Persepsi berupa:
Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB per desa/kelurahan, sektorPerdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.
2) dokumen bukti pembayaran PBB secara gelondongan yang dapat diperolehantara lain pada:

a) KPP Pratama;
b) TP-PBB yang harus disertai Tanda Terima Bukti Pembayaran PBB-P2sesuai dengan format sebagaimana pada Lampiran III;
c) dinas atau badan yang bertanggung jawab atas penerimaan PBB-P2di Pemerintah Daerah; dan/atau
d) kecamatan/kelurahan/desa.
b. mengelompokkan dokumen bukti pembayaran PBB secara gelondongan sebagaimanadimaksud pada huruf a angka 2) menjadi:

1) bukti pembayaran gelondongan yang menunjukkan penerimaan PBB-P2 secaralangsung per desa/kelurahan, seperti LMP PBB per desa/kelurahan dan DPHyang telah diregistrasi oleh TP-PBB;
2) bukti pembayaran gelondongan yang tidak menunjukkan penerimaan PBB-P2secara langsung per desa/kelurahan, seperti SSPBB yang merupakan buktipenyetoran TP-PBB ke Bank Persepsi dan Laporan Penerimaan PBB-P2 KPPPratama yang bersumber dari Modul Penerimaan Negara (MPN), dan/atau BankOperasional III (BO III).
c. melakukan rekonsiliasi terhadap bukti pembayaran gelondongan yang tidakmenunjukkan penerimaan PBB-P2 secara langsung per desa/kelurahan sebagaimanadimaksud pada huruf b angka 2) dengan data penerimaan PBB-P2 bruto (penerimaanPBB-P2 sebelum bagi hasil) yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah, sehinggadiketahui jumlah penerimaan PBB-P2 per desa/kelurahan.
d. memastikan bahwa semua STTS dengan angka kontrol pencetakan atas pembayaransebelum tahun pajak telah terekam dalam basis data PBB sebelum melakukanpencetakan daftar nominatif.
e. membuat Berita Acara Validasi Bukti Pembayaran yang ditandatangani oleh pihakdesa/kelurahan atau pihak kantor dinas atau badan yang bertanggung jawab ataspenerimaan PBB dan diketahui oleh Subtim Penyediaan dan Pengolahan Datasebagaimana pada Lampiran IV dalam hal diperoleh STTS tanpa angka kontrolpencetakan dan TTS yang telah diregistrasi oleh TP PBB;
f. merekam STTS tanpa angka kontrol pencetakan dan TTS yang telah diregistrasi olehTP PBB dalam basis data PBB berdasarkan Berita Acara Validasi Bukti Pembayaransebagaimana dimaksud huruf e sebelum melakukan pencetakan daftar nominatif.
g. menjadikan jumlah pembayaran dalam dokumen bukti pembayaran sebagaimanadimaksud pada huruf b sebagai dasar dalam penentuan saldo pembayaran gelondongansebagaimana format pada Lampiran V.
h. menjadikan saldo pembayaran gelondongan sebagai kontrol atas hasil perekaman dariBerita Acara Pelunasan Piutang PBB-P2 secara gelondongan yang jika ditambah dengandata pembayaran yang terekam dalam basis data PBB sebelumnya, hasilnya tidakmelebihi nilai penerimaan PBB-P2 untuk tahun pajak yang sama.
i. membuat dan mencetak Daftar Nominatif dengan format sebagaimana padaLampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini melalui menu “Cetak DaftarNominatif” pada aplikasi Basis Data PBB.
j. menyerahkan saldo pembayaran gelondongan dan Daftar Nominatif kepada SubtimPekerjaan Lapangan untuk disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa secara bersamaan.
k. membuat saldo pra pemutakhiran data piutang PBB-P2 yang dituangkan dalam LaporanSaldo Pra Pemutakhiran Piutang PBB-P2 sebagaimana pada Lampiran VII Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini.
3. Pekerjaan Lapangan

a. Subtim Pekerjaan Lapangan:

1) meneliti dan memaraf setiap halaman Daftar Nominatif;
2) membuat Berita Acara Serah Terima Daftar Nominatif dengan formatsebagaimana pada Lampiran VIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
3) menyampaikan Daftar Nominatif beserta saldo pembayaran gelondongankepada Lurah/Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima DaftarNominatif.
b. Lurah/Kepala Desa:

1) menugaskan Petugas Pendata untuk:

a) melakukan verifikasi data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 denganmengisi kolom kategori objek pajak pada Daftar Nominatif dengankode sesuai tabel berikut :

Kode Kategori
Objek Pajak
Keterangan
1 Objek pajak yang telah terdaftar namun secaranyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan.
2 Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOPsehingga SPPT PBB-nya diterbitkan lebih dari satukali pada tahun pajak yang sama (satu objek pajakmemiliki NOP ganda).
3 Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidakjelas dengan nama XX, NN, NA, dll.
4 Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapatteridentifikasi dengan jelas.
b) mengisi kolom status bayar pada Daftar Nominatif dengan kodeangka 1 untuk NOP yang lunas atau kode angka 0 untuk NOP yangbelum lunas, dalam hal pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secaragelondongan sesuai dengan saldo pembayaran gelondongan.
2) menyampaikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a)kepada Koordinator Subtim Pekerjaan Lapangan dengan dilampiri Berita AcaraSerah Terima Daftar Nominatif dengan format sebagaimana pada Lampiran IXSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
4. Pekerjaan Tindak Lanjut

a. Subtim Pekerjaan Lapangan:

1) meneliti Daftar Nominatif hasil kegiatan verifikasi data objek pajak dan/atausubjek pajak yang dilakukan oleh petugas pendata dan merekam:

a) data kategori objek pajak; dan
b) data status bayar untuk pembayaran secara gelondongan;

ke dalam aplikasi basis data PBB.

2) membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Data yang ditandatangani oleh PetugasPendata dan Lurah/Kepala Desa serta diketahui oleh Camat dan Kepala KPPPratama menggunakan format sebagaimana pada Lampiran X Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini, dan dilampiri dengan:

a) daftar objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidakdapat ditemukan lokasinya di lapangan dengan format sebagaimanaLampiran XI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
b) daftar objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP dengan formatsebagaimana Lampiran XII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
c) daftar objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas denganformat sebagaimana Lampiran XIII Surat Edaran Direktur JenderalPajak ini; dan
d) daftar objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapatteridentifikasi dengan jelas dengan format sebagaimana Lampiran XIVSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3) membuat Berita Acara Pelunasan Piutang PBB-P2 secara gelondongan yangditandatangani oleh Petugas Pendata dan Lurah/Kepala Desa serta diketahuioleh Camat, Kepala Dispenda/DPPKAD/DPPKA, dan Kepala KPP Pratamamenggunakan format sebagaimana pada Lampiran XV Surat Edaran DirekturJenderal Pajak ini dan dilampiri dengan daftar objek pajak yang telah dilakukanpembayaran secara gelondongan sebagaimana Lampiran XVI Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini.
b. Subtim Tindak Lanjut:

1) membuat:

a) konsep surat usulan pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar untukdaftar objek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2)huruf a), huruf a angka 2) huruf b) dan huruf a angka 2) huruf c)kepada Kepala KPP Pratama dengan format sebagaimana padaLampiran XVII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini paling lambatakhir bulan Agustus 2013; dan
b) rekomendasi agar dilakukan kegiatan penagihan aktif atas daftar objekpajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf d).

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Data sebagaimana dimaksud padahuruf a angka 2).

2) membantu Subtim Penyediaan dan Pengolahan Data untuk mengumpulkandokumen bukti pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf a angka 1).
c. Subtim Penyediaan dan Pengolahan Data:
melakukan pemutakhiran status pembayaran pada basis data PBB berdasarkan BeritaAcara Pelunasan Piutang PBB-P2 secara gelondongan sebagaimana dimaksud padahuruf a angka 3).
5. Pekerjaan Pelaporan

a. Kepala KPP Pratama selaku ketua Tim Pemeliharaan Basis Data PBB:

1) menetapkan dan melaporkan saldo pra pemutakhiran data piutang PBB-P2dalam Laporan Saldo Pra Pemutakhiran Piutang PBB-P2 sebagaimana padaLampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2) menetapkan dan melaporkan saldo pasca pemutakhiran data piutang PBB-P2dalam Laporan Saldo Pasca Pemutakhiran Piutang PBB-P2 sebagaimana padaLampiran XVIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
3) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalamformat hardcopy dan softcopy kepada Kepala Kantor Wilayah DJP c.q. KepalaBidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak serta Kepala BidangKerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian selambat-lambatnya tanggal10 bulan September 2013 dengan format sebagaimana pada Lampiran XIXSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
b. Kepala Kantor Wilayah DJP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan BasisData PBB dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.Direktur Pemeriksaan dan Penagihan serta Direktur Ekstensifikasi dan Penilaianselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Kepala KPPPratama.
G. Pembatalan SPPT sebagai Tindak Lanjut Kegiatan Pemeliharaan Basis Data

1. Kepala KPP Pratama menyampaikan usulan pembatalan kepada Kepala Kanwil DJP dengandilampiri Berita Acara Hasil Verifikasi Data sesuai dengan lampiran X dan lampiran Berita AcaraHasil Verifikasi Data, yang terdiri dari:

  1. objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinyadi lapangan sesuai dengan lampiran XI;
  2. daftar objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sesuai dengan lampiran XII;
  3. daftar objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN,NA, dll. sesuai dengan lampiran XIII; dan
  4. daftar objek pajak sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PBB.
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Data dan lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Data sebagaimanadimaksud pada angka 1 dipersamakan dengan laporan hasil penelitian.
3. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara langsung atau melaluipos dengan bukti pengiriman surat.
4. Tanggal penerimaan usulan yang dijadikan sebagai dasar untuk memproses pembatalan SPPTadalah:

  1. tanggal terima usulan pembatalan SPPT dalam hal disampaikan secara langsung; atau
  2. tanggal tanda pengiriman usulan pembatalan ketetapan SPPT, dalam hal disampaikanmelalui pos dengan bukti pengiriman surat.
5. Atas usulan pembatalan SPPT oleh KPP Pratama, Penelaah Keberatan pada Kanwil DJP:

a. melakukan penelitian di kantor atas kelengkapan dan kebenaran berkas usulanpembatalan dan dituangkan dalam formulir lembar penelitian, dengan formatsebagaimana contoh pada Lampiran XX Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
b. membuat konsep:

1) Surat Keputusan Pembatalan, dalam hal hasil penelitian menyebutkansependapat dengan usulan KPP Pratama; atau
2) Surat Pemberitahuan Penolakan, dalam hal hasil penelitian menyebutkanbahwa tidak sependapat dengan usulan KPP Pratama.
6. Dalam hal hasil penelitian Penelaah Keberatan Kanwil DJP menyebutkan tidak sependapatdengan usulan KPP Pratama, Kepala Kanwil DJP memberitahukan penolakan dimaksud kepadaKepala KPP dengan disertai alasan mengenai penolakan tersebut dengan format sebagaimanaLampiran XXI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
7. Penerbitan dan pengiriman keputusan atas usulan pembatalan SPPT, dilakukan denganketentuan:

  1. Keputusan diterbitkan berdasarkan laporan hasil penelitian; dan
  2. Salinan Keputusan disampaikan kepada Kepala KPP Pratama.
8. Keputusan pembatalan SPPT:

  1. diterbitkan dengan format sebagaimana Lampiran XXII Surat Edaran Direktur JenderalPajak ini;
  2. lampiran disusun berdasarkan kategori objek pajak sebagaimana dimaksud padaangka 1; dan
  3. dapat dipersamakan dengan SPOP yang digunakan sebagai dasar untuk melakukanpemutakhiran data atau penghapusan data dalam basis data PBB.
9. Jangka waktu pelaksanaan penelitian dan penerbitan Surat Keputusan atau surat penolakanyaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan usulan pembatalan.
10. Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan penerapan ketentuanperundang-undangan perpajakan dalam penerbitan surat keputusan pembatalan, atas suratkeputusan pembatalan dimaksud dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku sesuai dengan PER-37/PJ/2008 beserta perubahannya.
11. Atas surat keputusan pembatalan, ditindaklanjuti oleh KPP pratama dengan melakukan:

  1. pemutakhiran data terhadap objek pajak kategori 3 dengan memberikan tanda (flag)pada data objek pajak dalam basis data PBB;
  2. penghapusan data dalam basis data PBB terhadap objek pajak kategori 1 dankategori 2 untuk NOP gandanya.
H. Anggaran Biaya

  1. Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB yang dilaksanakan oleh Tim Pemeliharaan Basis DataPBB Kanwil DJP dan KPP Pratama dibiayai dari alokasi anggaran kegiatan DIPA BA 015 KPPPratama dan/atau Kanwil DJP.
  2. Dalam hal lokasi kegiatan dilaksanakan di luar kota kedudukan, satuan biaya anggota Timunsur KPP Pratama dan/atau Kanwil DJP mengacu pada biaya perjalanan dinas dalam negerisesuai ketentuan dalam PMK 37/PMK.02/2012 dengan memperhatikan ketersediaan anggaranpada DIPA BA 015 KPP Pratama dan/atau Kanwil DJP.
  3. KPP Pratama dapat melakukan pembiayaan atas satuan kegiatan di luar rencana anggaranbiaya sepanjang secara nyata digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan basis datadan alokasi anggaran pada DIPA BA 015 KPP Pratama tersebut masih memungkinkan untukdirevisi dan dioptimalisasi.
  4. Dalam hal terdapat beberapa KPP Pratama dalam satu wilayah kabupaten/kota, honorariumunsur Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dibayarkan dari salah satu Tim Pemeliharaan BasisData PBB.
  5. Dalam hal terdapat beberapa kabupaten/kota yang dilaksanakan kegiatan pemeliharaan basisdata PBB di KPP Pratama, Tim Pemeliharaan Basis Data PBB dibentuk tetap dalam satukeputusan Kepala Kantor KPP Pratama dan honorarium unsur KPP Pratama hanya dibayarkanuntuk satu kabupaten/kota (tidak sejumlah kabupaten/kota) sedangkan jumlah bulandisesuaikan dengan total bulan untuk pelaksanaan kegiatan di seluruh kabupaten/kota.
  6. Pemberian honorarium dan transportasi untuk anggota Tim KPP Pratama unsur PemerintahDaerah yang meliputi Camat, Lurah/Kepala Desa, Petugas Pendata disesuaikan dengan jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
I. Lain-Lain

1. Kepala Kanwil DJP:

  1. membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeliharaan BasisData PBB dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran XXIII SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  2. menyusun dan menetapkan rencana anggaran biaya tim dengan satuan biaya sesuaiPMK 37/PMK.02/2012 dengan format sebagaimana pada Lampiran XXIV Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini;
  3. selaku Ketua Tim monitoring dan evaluasi, memerintahkan kepada Kepala KPP Pratamauntuk membentuk dan menetapkan Tim Pemeliharaan Basis Data PBB danmengintruksikan kepada Kepala KPP Pratama untuk melaksanakan kegiatanpemeliharaan basis data PBB;
  4. memberikan persetujuan atas rencana kerja yang diajukan oleh Kepala KPP Pratamadalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak diterimanya rencana kerjadimaksud.
2. Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dilaksanakan berdasarkan ketersediaan dana, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta jangka waktu penyelesaian dengan memperhatikanskala prioritas:

  1. pertama, pemutakhiran dilakukan terhadap semua wilayah dan semua data piutangPBB-P2 yang belum daluwarsa (10 tahun);
  2. kedua, pemutakhiran dilakukan terhadap semua wilayah dan data piutang PBB-P2 yangberumur 5 tahun;
  3. ketiga, pemutakhiran dilakukan terhadap semua wilayah dan data piutang PBB-P2buku 3, 4, dan 5;
  4. keempat, pemutakhiran dilakukan terhadap beberapa wilayah dengan nilai piutangPBB-P2 signifikan dan semua data piutang PBB-P2 yang belum daluwarsa (10 tahun);
  5. kelima, pemutakhiran dilakukan terhadap beberapa wilayah dengan nilai piutangPBB-P2 signifikan dan data piutang PBB-P2 yang berumur 5 tahun;
  6. keenam, pemutakhiran dilakukan terhadap beberapa wilayah dengan nilai piutangPBB-P2 signifikan dan data piutang PBB-P2 buku 3, 4, dan 5.
3. KPP Pratama wajib merekam data STP PBB dan SKP PBB yang telah diterbitkan beserta datapembayarannya ke dalam basis data PBB.
4. Dalam penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan tahunanagar memperhatikan hasil kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB.
5. KPP Pratama harus membuat usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang telah daluwarsa kepadaKanwil DJP paling lambat tanggal 10 November 2013 dan Kanwil DJP meneruskan usulantersebut kepada Kantor Pusat DJP c.q Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan paling lambattanggal 19 November 2013.
6. Prosedur dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjek PajakPBB-P2 adalah sebagaimana pada Lampiran XXV dan Lampiran XXVI Surat Edaran DirekturJenderal Pajak ini.
7. Persetujuan Kanwil DJP atas pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam RangkaPemutakhiran Data Piutang PBB-P2 Yang Dilaksanakan Oleh Tim oleh KPP Pratama yangdiberikan sebelum tanggal berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dinyatakantetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran DirekturJenderal Pajak ini.
8. Pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

  1. ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nornor SE-12/PJ/2012 tentangPemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemutakhiran DataPiutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menegaskanmengenai pemeliharaan basis data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutangPBB-P2 yang dilaksanakan oleh tim; dan
  2. ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2012 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumidan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumidan Bangunan yang Tidak Benar, Secara Jabatan yang menegaskan mengenaipembatalan secara jabatan sebagai tindak lanjut kegiatan pemeliharaan basis datasebagaimana dimaksud dalam SE-12/PJ/2012,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.54/1996

Terlampir disampaikan prosedur permintaan dan pemenuhan data dalam rangka penerbitan tax clearance untuk mendapat status sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) dan prosedur pengesahan dan pemberitahuan…