Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.32/1987

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 14/PJ.32/1987

TAGGAL PENERBITAN

5 May 1987

OBJEK

pengertian faktur pajak asli (seri PPN – 99)
PERATURAN

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pengertian Faktur Pajak Asli (Pajak Masukan) terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian restitusi (pengembalian) PPN dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 432/KMK.04/1984 tanggal 11 Mei 1984 tentang bentuk, ukuran, pengadaan dan tata cara penyampaian Faktur Pajak disebutkan bahwa Faktur Pajak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar :
    lembar ke 1 : untuk pembeli atau penerima jasa sebagai bukti Pajak Masukan;
    lembar ke 2 : untuk PKP (Penjual) sebagai bukti Pajak Keluaran.
    Dengan demikian maka Faktur Pajak lembar ke 1 tersebut diatas diterima pembeli atau penerima jasa adalah Faktur Pajak Asli sebagai bukti Pajak Masukan.

  2. Dalam surat edaran tanggal 25 Mei 1985 No. SE-41/PJ.3/1985 perihal prosedur dan administrasi restitusi PPN (SERI PPN-50) ditegaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi harus melampirkan salinan/foto copy Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan. Untuk menguji keabsahan foto copy Faktur Pajak dapat diminta kepada PKP untuk memperlihatkan Faktur Pajak Aslinya (yaitu Faktur Pajak yang diterima oleh PKP/Pembeli dari PKP/Penjual seperti Faktur Pajak lembar ke 1 tersebut pada butir diatas dan/atau PPUD yang diterima PKP sebagai bukti pembayaran PPN atas impor dan lain-lain) untuk dicocokkan dengan salinan/foto copy yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Demikianlah penegasan mengenai pengertian Faktur Pajak Asli dalam kaitannya dengan permohonan restitusi PPN untuk diketahui.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG,

ttd

Drs. DJAFAR MAHFUD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.6/1998

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama tentang Bentuk Laporan PPAT dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya antara Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur…

Keputusan Menteri Keuangan – 68/KMK.04/2004

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya, dipandang perlu mengatur kewenangan…