Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.41/1995

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 14/PJ.41/1995

TAGGAL PENERBITAN

7 March 1995

OBJEK

penegasan pembayaran pajak penghasilan atas penebusan bahan bakar premix. (seri PPh umum nomor 5)
PERATURAN

Sehubungan dengan masih ada keragu-raguan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.41/1995 tanggal 8 Februari 1995 tentang pembayaran PPh Pasal 25 atas penebusan bahan bakar Premix, maka dengan ini diberitahukan penegasan sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan butir 4, SE-02/PJ.41/1995 bahwa formula untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25/Pasal 22 yang disetor berkenaan dengan penebusan Premix ditentukan sebagai berikut :

    1.1. SPBU Swastanisasi :
    Premix : 0,3% dari penjualan atau Rp. 2.610,00/KL
    1.2. SPBU Pertamina :
    Premix : 0,25% dari penjualan atau Rp. 2.175,00/KL
    Penghitungan tersebut didasarkan atas harga jual dari PT. Elnusa sebesar Rp. 870,00 per liter.
  2. Dengan mengantisipasi terhadap adanya perubahan dan perbedaan harga jual dari masing-masing anggota Perusahaan-perusahaan Penyedia Premix (P3 Premix) dan untuk memudahkan perhitungan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25/Pasal 22 yang harus disetor berkenaan dengan penebusan Premix ditetapkan menjadi :

    2.1. SPBU Swastanisasi :
    Premix : 0,3% dari harga penjualan
    2.2. SPBU Pertamina :
    Premix : 0,25% dari harga penjualan

Demikian untuk diketahui dan agar Surat Edaran ini dapat Saudara sebarluaskan kepada SPBU, agen/dealer yang menyalurkan bahan bakar Premix di Wilayah kerja Saudara masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 75/PMK.03/2005

Menimbang: Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan baqi Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dan akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public…

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 38/BC/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku, dipandang perlu untuk…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.42/1998

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang boleh Dikurangkan sebagai…