Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.23/1988

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 15/PJ.23/1988

TAGGAL PENERBITAN

12 March 1988

OBJEK

susulan ralat kesalahan cetak pada formulir dan buku petunjuk spt tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 1987
PERATURAN

Menyusuli surat edaran Nomor: SE-41/PJ.23/1987 tanggal 9 Desember 1987 perihal ralat kesalahan cetak Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, bersama ini disusulkan ralat atas Formulir dan Buku Petunjuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang salah cetak, yaitu pada :

  1. Formulir 1770-B
    – Lampiran 5 angka 13.
  1. Formulir 1770-C
    1. Halaman 1 Induk SPT huruf K angka 2.
    2. Lampiran 2 Bagian I angka 1 huruf e.
    3. Lampiran 2 Catatan.
  2. Buku Petunjuk 1770-A
    1. Halaman 3 angka 4 baris ke 4.
    2. Halaman 3 angka 5 huruf b baris ke 7.
    3. Halaman 26 nomor 8 baris 1 dan 2.
    4. Halaman 27 nomor 10 baris ke 6.
    5. Halaman 34 Bagian II baris ke 1 dan ke 2.
    6. Halaman 35 baris ke 3 dan seterusnya.
  3. Buku Petunjuk 1770-B
    1. Halaman 3 angka 5 huruf b baris ke 8.
    2. Halaman 24 nomor 8 baris ke 4 dan ke 6.
  4. Buku Petunjuk 1770-C
    1. Halaman 3 angka 5 huruf b baris ke 8.
    2. Halaman 20 nomor 8 baris ke 3 dan ke 4.

Agar supaya “Ralat” tersebut dapat segera diketahui oleh semua Wajib Pajak, bersama ini diinstruksikan sebagai berikut :

  1. Ralat dimaksud (sebagaimana terlampir) supaya diperbanyak sesuai dengan banyaknya kebutuhan, kemudian dimasukkan (digabungkan) pada Formulir SPT Tahunan PPh tahun 1987.
  2. Bagi Wajib Pajak yang telah mengambil SPT Tahunan PPh tahun 1987 “Ralat” tersebut supaya disusulkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK LANGSUNG,

ttd

WAHONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 450/KMK.04/1997

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan dalam rangka lebih menciptakan ketertiban pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari…

Keputusan Menteri Keuangan – 231/KMK.06/2002

Menimbang : bahwa dengan terjadinya kenaikan harga-harga dan biaya-biaya, besar manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus perlu disesuaikan sampai pada tingkat yang wajar; bahwa…