Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.31/1989

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 15/PJ.31/1989

TAGGAL PENERBITAN

31 August 1989

OBJEK

penggunaan bahasa asing dalam pembukuan wajib pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.: 114/KMK.04/1989 tanggal 5 Mei 1989 tentang tersebut pada pokok surat ini, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

  1. Bahwa bahasa asing yang dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pembukuan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah Bahasa Inggris.

  2. Bahwa Wajib Pajak yang dapat menggunakan bahasa Inggris dalam pembukuannya adalah :
    1. Wajib Pajak yang berusaha di bidang minyak dan gas bumi;
    2. Wajib Pajak yang berusaha di bidang pertambangan umum;
    3. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA);
    4. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap.
  3. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing dalam butir 2 huruf c adalah :
    1. Wajib Pajak yang didasarkan pada Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing, dan/atau
    2. Wajib Pajak yang paling sedikit 85% dari modalnya berasal dari luar negeri/asing.
  4. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan bahasa Inggris diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar. Pemberitahuan tersebut berlaku untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan Tahun-tahun Pajak selanjutnya.

  5. Sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, Wajib Pajak yang menggunakan bahasa Inggris dalam pembukuannya tetap berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan (neraca dan perhitungan rugi laba), bersama-sama dengan penyampaian SPT, dalam bahasa Indonesia.

Bersama ini dilampirkan Keputusan Menteri Keuangan yang dimaksud untuk dipahami dan disebarluaskan kepada Wajib Pajak disertai dengan penjelasan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran ini.

Demikianlah untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 160/PJ/2005

Sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2005 tanggal 9 November 2005 pada Pasal 7 ayat (3), Lampiran I angka 5, Lampiran…