Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.51/1997

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 16/PJ.51/1997

TAGGAL PENERBITAN

28 July 1997

OBJEK

permohonan PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran agama (penyempurnaan ke-15 surat edaran seri ppn 8-95)
PERATURAN

Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 256/PP-PPN/VII/97 tanggal 16 Juli 1997 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat rekomendasi mengenai buku-buku terbitan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen agama dari Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03/1/136/588/1997 tanggal 9 Juli 1997.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka semua buku yang judulnya tercantum dalam lampiran surat rekomendasi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990.

Tata cara dan tata usaha atas pelaksanaan PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku tersebut tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.04/1990 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.5.2/1990 tanggal 11 Juni 1990 (Seri PPN-164) serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.51/1995 tanggal 17 Maret 1995 (Seri PPN 8-95).

Selanjutnya diminta agar Saudara melakukan pengawasan pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah atas buku-buku tersebut di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.3/1985

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang diajukan terhadap masalah tersebut pada pokok surat, agar tidak terjadi keragu-raguan dalam penafsiran, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 6/PJ/2010

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan…