Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.52/1992

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 16/PJ.52/1992

TAGGAL PENERBITAN

15 July 1992

OBJEK

PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku kesebelas ikapi)
PERATURAN

Sehubungan dengan terbitnya Buku Kesebelas IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari :

  1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 29401/A/A4/B/92 tanggal 1 Juni 1992,
  2. Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/101/476/1992 tanggal 1 Juni 1992.

Dengan adanya rekomendasi tersebut maka semua buku-buku yang judulnya tercantum dalam Buku kesebelas IKAPI tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 396/KMK.04/1990 dan Nomor 397/KMK.04/1990 serta pedoman pelaksanaannya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.52/1990 tanggal 1 Juni 1990 (Seri PPN -164).

Tata cara dan tata usaha atas pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku tersebut tetap berpedoman kepada Surat Edaran Seri PPN-164

Selanjutnya diminta agar Saudara menghubungi pengurus IKAPI setempat untuk mendapatkan Buku Kesebelas IKAPI dimaksud untuk keperluan pengawasan pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah oleh para Pengusaha Kena Pajak di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 94/KMK.01/1994

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, dipandang perlu menetapkan kembali organisasi dan tata kerja…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ/2012

Umum Dalam rangka penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk PertambanganMinyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan…