Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.6/1992

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 16/PJ.6/1992

TAGGAL PENERBITAN

23 March 1992

OBJEK

evaluasi terhadap bank/kantor pos dan giro persepsi dan operasional v pbb
PERATURAN

Sehubungan dengan banyaknya usulan perubahan/penambahan Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi atau Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB dari beberapa KP. PBB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tentang Penunjukan Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi dan Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB dalam rangka pelaksanaan SISTEP, untuk tahun 1992 tidak memungkinkan untuk diadakan perubahan.

  2. Terhadap Bank maupun Kantor Pos dan Giro yang telah ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi maupun Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB tersebut agar Saudara evaluasi, dan diminta agar dilaporkan apakah tugas-tugas Bank/Kantor Pos dan Giro sudah berjalan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pajak dengan Direksi Bank-bank serta Perum Pos dan Giro yang bersangkutan.

  3. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila Saudara berpendapat terhadap Bank/Kantor Pos dan Giro yang bersangkutan perlu diadakan perubahan/penambahan Tempat Pembayaran, maka penunjukan Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi atau Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB akan ditinjau kembali untuk tahun mendatang. Untuk itu agar Saudara segera membuat usulan perubahan tersebut.

  4. Usulan-usulan tersebut hendaknya dibicarakan lebih dahulu dengan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran sebelum diajukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

  5. Untuk persiapan SISTEP tahun 1993/1994, yang direncanakan akan diterapkan di seluruh Daerah Tingkat II di Indonesia, hendaknya sejak sekarang Saudara lakukan persiapan-persiapan khususnya mengenai kesiapan data-data PBB, penunjukan Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi dan Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB, dan lain-lain, untuk Daerah Tingkat II yang akan melaksanakan SISTEP.

Demikian untuk seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 3654 TAHUN 2003

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya perlu ditetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Peraturan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini