Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ/2014

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 17/PJ/2014

TAGGAL PENERBITAN

7 April 2014

OBJEK

petunjuk pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak , a.
PERATURAN

Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi danPengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, bersama ini perludisampaikan petunjuk pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi danpengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran ini disusun sebagai pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak dan unit kantorDirektorat Jenderal Pajak berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajakatau Surat Tagihan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.
2. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atauSurat Tagihan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Prosedur penyelesaian surat permohonan Wajib Pajak yang meliputi:

a. Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karenakekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
b. Surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidakbenar.
c. Surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimanadimaksud Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar.
d. Surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atauverifikasi, yang dilaksanakan tanpa melakukan prosedur pemeriksaan atau verifikasiberupa:

1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau suratpemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasidengan Wajib Pajak.
2. Prosedur penyelesaian secara jabatan yang meliputi:

a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dankenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak ataubukan karena kesalahannya.
b. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
c. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14Undang-Undang KUP yang tidak benar.
d. Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi, yangdilaksanakan tanpa melakukan prosedur pemeriksaan atau verifikasi berupa:

1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau suratpemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasidengan Wajib Pajak.
D. Dasar

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 (Undang-Undang KUP).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak danPemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata CaraPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan WewenangDirektur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajaksebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP-11/PJ/2013.
E. Materi

1. Prosedur

  1. Prosedur penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran DirekturJenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini.
  2. Prosedur penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapanpajak yang tidak benar adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  3. Prosedur penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat TagihanPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benaradalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur JenderalPajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran DirekturJenderal Pajak ini.
  4. Prosedur penyelesaian permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan atau verifikasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  5. Prosedur penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secarajabatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Surat Edaran DirekturJenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini.
  6. Prosedur penyelesaian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidakbenar secara jabatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  7. Prosedur penyelesaian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar secarajabatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Surat Edaran DirekturJenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini.
  8. Prosedur penyelesaian pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atauverifikasi secara jabatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Lain-Lain

  1. Dalam hal Wajib Pajak diwakili atau menunjuk kuasa, unit kantor Direktorat JenderalPajak menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan yang berlaku
  2. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat jangka waktu yang tidak dapat dipenuhisebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, unitkantor Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan agar memberikan penjelasan atauketerangan.
  3. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini maka Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.07/2007 tentang Prosedur PenangananPembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak BenarPajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahtidak berlaku sepanjang mengatur prosedur penanganan pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajakyang tidak benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah.
  4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan para Kepala KantorPelayanan Pajak agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ataspelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dan melakukan sosialisasi sertamelakukan pengawasan pelaksanaannya.
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitungsejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 April 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 44/PJ./2000

Menimbang : Bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 merupakan subyek pajak sebagaimana dimaksud…

Keputusan Menteri Keuangan – 402/KMK.03/2002

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, perlu menetapkan Keputusan Menteri…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini