Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.43/1994

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 17/PJ.43/1994

TAGGAL PENERBITAN

16 August 1994

OBJEK

petunjuk pelaksanaan keputusan nomor 433/kmk.04/1994 tentang norma penghasilan kena pajak bagi tenaga asing pada drilling company
PERATURAN

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 433/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan yang Diterima Tenaga Asing yang Bekerja pada Wajib Pajak Badan di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Indonesia sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 627/KMK.04/1991.Beberapa hal perlu disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai berikut :

  1. Besarnya Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut :
    a. Untuk Kelompok General Manager : US$ 11.275 per bulan
    b. Untuk Kelompok Manager : US$ 9.350 per bulan
    c.1. Untuk Kelompok Rig Supervisor/Rig Superintendent atau Tool Pusher : US$ 5.830 per bulan
    2. Untuk Kelompok Assistant Rig Supervisor/Assistant Rig Superintendent atau Assistant Tool Pusher : US$ 4.510 per bulan
    d. Untuk Kelompok Crew lainnya

    : US$ 3.245 per bulan

  2. Dalam menerapkan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 hendaknya diperhatikan hal-hal :
    1. Norma tersebut hanya berlaku bagi tenaga asing/expatriate yang bekerja pada perusahaan minyak dan gas bumi, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing.
    2. Penghasilan Kena Pajak tersebut telah meliputi seluruh jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tenaga asing (expatriate), termasuk pemberian dalam bentuk natura (fringe benefit).
    3. Karena merupakan Norma Penghasilan Kena Pajak, maka dalam menerapkan tarif tidak boleh dikurangi lagi dengan PTKP.
    4. Pembayaran Fiskal Luar Negeri oleh tenaga asing/expatriate hanya dapat dikreditkan atas PPh Pasal 21 karyawan yang bersangkutan, sepanjang telah ditambahkan terlebih dahulu sejumlah pembayaran tersebut sebagai tunjangan pajak di atas norma dari tenaga asing/ expatriate yang bersangkutan.
  3. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh tenaga asing yang dimaksud untuk bulan-bulan sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor . 627/KMK.04/1991, sedangkan untuk bulan-bulan selanjutnya berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 433/KMK.04/1994 tersebut di atas.

  4. Dalam meneliti laporan pemotongan PPh Pasal 21, baik oleh perusahaan pengeboran Nasional (NDC) maupun Asing (FDC) agar diperhatikan jumlah rig yang beroperasi, jumlah kelompok kerja/shift dalam suatu unit kerja dan sistem penggiliran kerja masing-masing unit (misalnya dua minggu kerja, satu minggu libur) dan lain-lain hal yang mempengaruhi jumlah tenaga asing yang dipekerjakan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan agar Surat Edaran ini disebarluaskan pada perusahaan pengeboran nasional (NDC) maupun asing (FDC) yang ada di wilayah Saudara.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.7/2003

Dalam rangka pengawasan administrasi dan evaluasi hasil pemeriksaan pajak maka telah diberlakukan Sistem Pengawasan Administrasi Pemeriksaan Pajak yang diaplikasikan pada KPP di seluruh Indonesia. Dalam…

Keputusan Menteri Keuangan – 420/KMK.01/1998

Menimbang : bahwa kebijaksanaan penetapan harga gula pasir produksi dalam negeri maupun harga gula pasir impor, dimaksudkan untuk kepentingan stabilisasi harga, meningkatkan gairah petani untuk…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 143/PJ./1997

Membaca : a. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-04.0300-121/K/1997 tanggal 3 Maret 1997 perihal Persetujuan Pemeriksaan Pajak oleh Tim Gabungan DJP-BPKP…
All articles loaded
No more articles to load