Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ/2014

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 18/PJ/2014

TAGGAL PENERBITAN

11 April 2014

OBJEK

penanganan surat-surat wajib pajak , a.
PERATURAN

Umum

Sehubungan dengan semakin meningkatnya surat-surat Wajib Pajak yang ditujukan langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau didisposisi kepada Direktur Jenderal Pajak, maka untuk tertib administrasi dan efisiensi dalam menjawab surat-surat Wajib Pajak tersebut sesuai dengan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penanganan Surat-Surat Wajib Pajak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka penanganan surat-surat Wajib Pajak yang bersifat operasional, kebijakan perpajakan, penafsiran peraturan perpajakan atau hal-hal yang belum diatur dengan jelas yang ditujukan langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau didisposisi kepada Direktur Jenderal Pajak
2.

Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk mempercepat penanganan surat dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi surat-surat Wajib Pajak yang bersifat operasional, kebijakan perpajakan, penafsiran peraturan perpajakan atau hal-hal yang belum diatur dengan jelas yang ditujukan langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau didisposisi kepada Direktur Jenderal Pajak D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
E. Materi

1. Surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat operasional yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau oleh Kepala Kantor Wilayah atasannya. Oleh karena itu surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat operasional yang ditujukan langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau didisposisi kepada Direktur Jenderal Pajak agar segera diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau Kepala Kantor Wilayah atasannya untuk ditindaklanjuti kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Dalam hal surat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 di atas berasal dari isposisi Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak, atas surat jawaban yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau Kepala Kantor Wilayah atasannya agar ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. Dalam hal surat Wajib Pajak menyangkut permasalahan mengenai kebijakan perpajakan, penafsiran peraturan perpajakan atau hal-hal yang belum diatur dengan jelas maka penyelesaian surat tersebut dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
4. Untuk surat Wajib Pajak yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, penafsiran peraturan perpajakan atau hal-hal yang belum diatur dengan jelas, penyelesaian verbal konsep jawaban/penegasannya dilakukan oleh direktorat yang membidangi peraturan perpajakan dan di co-sign kepada direktorat terkait. Jawaban surat kepada Wajib Pajak yang bersangkutan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau oleh direktur yang membidangi peraturan perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak.
F. Lain-Lain

Sejak ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.32/2003 tentang Penanganan Surat-Surat Wajib Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  3. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 73/KMK.011/2012

Menimbang : bahwa masa kerja Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442/KMK.011/2011 tentang Pembentukan Komite…

Peraturan Pemerintah – 114 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diaturnya secara tegas pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ./2000

Sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa ketentuan baru di dalam pengelolaan hasil penerimaan PBB dan biaya pemungutan PBB (foto kopi terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai…