Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.33/1998

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 18/PJ.33/1998

TAGGAL PENERBITAN

19 October 1998

OBJEK

pelayanan kepada wajib pajak yang dokumen/data-data perpajakannya musnah/terbakar
PERATURAN

Sehubungan dengan telah terjadinya huru-hara pada tanggal 14 dan 15 Mei 1998, dimana oknum tak bertanggung jawab telah melakukan perusakan/pembakaran terhadap sejumlah toko dan kantor sehingga mengakibatkan kerusakan atau terbakarnya dokumen-dokumen, catatan dan pembukuan Wajib Pajak, termasuk data-data yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, maka untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak yang mengalami musibah, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak yang mengalami musibah harus menyampaikan Surat Keterangan/Berita Acara dari pihak Kepolisian RI setempat.

  2. Wajib Pajak yang meminta penggantian/foto copy atas dokumen perpajakan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau diterbitkan oleh fiskus agar diberikan salinannya oleh Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan dokumen tersebut setelah terlebih dahulu dilegalisir. Penyampaian permohonan penggantian dokumen oleh Wajib Pajak diajukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1998 dan kantor Pelayanan Pajak memproses permohonan dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

  3. Dokumen perpajakan tersebut pada angka 2 di atas dapat berupa :
    1. NPWP, NPPKP, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keterangan Bebas/Surat Keterangan Tidak Dipungut yang masa berlakunya belum kedaluwarsa, dan dokumen lainnya yang pernah diterbitkan oleh fiskus;
    2. SPT Tahunan PPh (SPT 1770, SPT 1771, SPT 1721), SPT masa PPN, SPT masa PPh Pasal 21, SPT masa PPh Pasal 23/26, SPT masa PPh Pasal 25, Laporan bulanan PPh final, dan bentuk laporan lainnya yang pernah diterima oleh fiskus.
  4. Bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh dan PPh Pasal 21 Tahun 1997 karena telah mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan atau tahun bukunya berakhir selain tanggal 31 Desember 1997 dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang/diberikan perpanjangan tambahan.

  5. Kewajiban menyampaikan SPT masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, Laporan bulanan PPh final, SPT masa PPN bulan April 1998 dan seterusnya agar berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.33/1998 tanggal 27 Juli 1998, dan apabila penyampaian nya lewat batas yang ditentukan dalam Surat Edaran tersebut, maka tetap akan dikenakan STP.

  6. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memerlukan arsip pengganti berupa Faktur Pajak Masukan, tata caranya agar berpedoman kepada Lampiran III Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 angka Romawi I, yaitu tata cara pembetulan Faktur Pajak Standar yang hilang. Untuk arsip pengganti Faktur Pajak Keluaran, tata caranya merupakan kebalikan dari tata cara tersebut, yaitu yang mengajukan permohonan adalah Pengusaha Kena Pajak Penjual.

  7. Untuk arsip pengganti berupa dokumen impor/ekspor seperti PIB/PIUD/PEB, B/L, atau AWB, Wesel Ekspor, dan sebagainya, maka Wajib Pajak harus menghubungi instansi terkait untuk mendapatkan foto copy yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan.

  8. Apabila Wajib Pajak masih mempunyai back-up data, maka printing dokumen/pembukuan dari back-up data tersebut dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan pajak.

  9. Bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan pembayaran PPh Pasal 25 agar penanganannya mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/PJ/1995 tanggal 9 Januari 1995 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.311/1998

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pialang asuransi, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan…

Peraturan Pemerintah – 40 TAHUN 2002

Menimbang: bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang…
All articles loaded
No more articles to load