Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.23/1984

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 19/PJ.23/1984

TAGGAL PENERBITAN

28 May 1984

OBJEK

pengaturan lebih lanjut tentang pengenaan PPh pasal 21 berkenaan dengan program astek (seri pph pasal 21 – 08)
PERATURAN

Sebagaimana Saudara maklumi program ASTEK yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 adalah merupakan sistem perlindungan yang bertujuan untuk menanggulangi resiko yang dialami oleh karyawan berupa berkurangnya atau hilangnya penghasilan karyawan yang bersangkutan.
Program ASTEK terdiri dari :

  1. Program Asuransi Kecelakaan Kerja, yang iuran seluruhnya ditanggung pemberi kerja dan jumlahnya berkisar antara 2,4 – 36% dari penghasilan karyawan.
  2. Program Tabungan Hari Tua yang meliputi :
    1. Tabungan Hari tua (THT), yang iurannya sebagian ditanggung pemberi kerja dan sebagian ditanggung oleh karyawan.
      Besarnya iuran THT yang ditanggung pemberi kerja adalah 1,5% dan yang ditanggung sendiri oleh karyawan adalah 1% dari penghasilan karyawan.
    2. Asuransi Kematian, yang iuran seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja dan jumlahnya sebesar 0,5% dari penghasilan karyawan.
  • Dalam hubungannya dengan penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

    a.1.

    Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja, iuran THT dan iuran Asuransi kematian yang ditanggung oleh pemberi kerja adalah merupakan biaya bagi pemberi kerja.

    a.2.

    Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan iuran Asuransi kematian yang ditanggung oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi karyawan.

    a.3.

    Iuran THT yang ditanggung oleh pemberi kerja, sebagaimana iuran pensiun, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sedangkan iuran THT yang dibayarkan oleh karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya.

    b.1.

    Penerimaan pembayaran Asuransi dari badan penyelenggara ASTEK karena kecelakaan atau meninggalnya karyawan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.

    b.2.

    Penerimaan pembayaran THT dari badan penyelenggara ASTEK disamakan dengan penerimaan Uang Tebusan Pensiun yang diterima sekaligus, dan oleh karenanya atas penghasilan ini diterapkan tarif efektif rata-rata.

  • Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    U.b.
    SEKRETARIS
    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    ttd

    Drs. HARYONO SOSROSUGONDO

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.7/1997

    Sehubungan dengan masih terdapatnya berbagai penafsiran dan keragu-raguan dalam menangani Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang…

    Peraturan Daerah – 139/KPTS/MU/2005

    Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat pentng artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakann proses…

    Keputusan Dirjen Pajak – KEP 539/PJ./2001

    Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang…