Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.32/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 19/PJ.32/1993

TAGGAL PENERBITAN

9 August 1993

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN barang dan jasa, ppn bm dan PPh
PERATURAN

Bersama ini disampaikan photo copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 694/KMK.014/1993 tanggal 30 Juni 1993 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan untuk bulan Juli, Agustus dan September 1993 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan :

  1. Ketetapan Nilai Kurs tersebut berlaku untuk bulan Juli, Agustus dan September 1993.

  2. Jika suatu Kurs Valuta Asing tidak tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 694/KMK.014/1993 tersebut maka Nilai Kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah Kurs Harian Valuta Asing yang bersangkutan terhadap dollar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Demikian untuk disebarluaskan dan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.3/1989

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.5.1/1990

Sebagaimana diketahui melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.22/1990 tanggal 1 Agustus 1990 telah digariskan agar iklan kecil/iklan baris dalam Surat Kabar/Majalah dapat dimanfaatkan…

Keputusan Menteri Keuangan – 525/KMK.03/2003

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas pegawai Departemen Keuangan;…
All articles loaded
No more articles to load