Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.6/1998

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 19/PJ.6/1998

TAGGAL PENERBITAN

15 July 1998

OBJEK

penegasan dan pembetulan se-13/pj.6/1998 tanggal 15 juni 1998
PERATURAN

Sehubungan dengan terbitnya Surat edaran Dirjen Pajak Nomor. SE-13/PJ.6/1998 tanggal 15 Juni 1998 perihal Pengenaan PBB atas Areal PT. (Persero) Pelabuhan, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pada halaman 2 Surat Edaran tersebut di atas, tertulis “SE-07/PJ.6/1995 tanggal 10 Februari 1996”, seharusnya tahun 1995.

  2. Dengan pembetulan ini maka kalimat pada halaman dua SE-13/PJ.6/1998 tanggal 15 Juni 1998 tersebut terbaca : “Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.6/1995 tanggal 10 Februari 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi”.
    Disamping pembetulan tersebut di atas, juga perlu ditegaskan bahwa :
    1. Bagi Cabang PT. (Persero) Pelabuhan yang belum mempunyai SKB Menteri dalam Negeri dengan Menteri Perhubungan, perhitungan luas areal untuk pengisian SPOP dapat berdasarkan luas areal sesuai dengan ijin prinsip yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I.
    2. Mengingat kepentingan dalam rangka mengamankan rencana penerimaan, diinstruksikan kepada para Kepala Kantor Pelayanan PBB untuk menyesuaikan NJOP atas areal darat di setiap pelabuhan sesuai dengan nilai pasar wajar dalam tahun pajak berlaku.
    3. Bagi KPPBB yang telah menerbitkan SPPT tahun 1998 berdasarkan SE-07/PJ.6/1995 tanggal 10 Februari 1995, agar menarik kembali dan mengganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE-13/PJ.6/1998 tanggal 15 Juni 1998.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 21/PMK.011/2010

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi tidak terbarukan dan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan, perlu mendukung pemanfaatan sumber…

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 40/BC/2010

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04./2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal…
All articles loaded
No more articles to load