Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ/2009

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 20/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

24 February 2009

OBJEK

penggunaan formulir spt masa sesuai keputusan nomor : kep-108/pj./1996 tentang bentuk formulir pemotongan/pemungutan pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor : per-42/pj/2008 untuk pelaporan pajak tahun 2009 direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada tanggal 1 Januari 2009, untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan ini disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan pelaporan formulir SPT Masa PPh dan Bukti Pemotongan dan Pemungutan sebagai berikut :

  1. PPh Pasal 4 ayat (2) :
    1. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu F.1.1.32.04 masih dapat dipergunakan dengan ketentuansebagai berikut :
      1. Bunga obligasi dan surat utang negara dilaporkan pada angka 3 bunga/diskontoobligasi;
      2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orangpribadi dilaporkan pada angka 9 penghasilan tertentu lainnya;
      3. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dilaporkan pada angka 9penghasilan tertentu lainnya;
      4. Usaha real estate yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan, dilaporkan pada angka 9 penghasilan tertentu lainnya.
    2. Formulir Bukti Pemotongan PPh masih dapat dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. F.1.1.33.10 : Bukti pemotongan PPh bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, jasa giro(Final);
      2. F.1.1.33.17 : Bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga dan diskontoobligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek;
      3. F.1.1.33.11 : Bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham yangdiperdagangkan di bursa efek;
      4. F.1.1.33.12 : Bukti pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan (Final);
      5. F.1.1.33.16 : Bukti pemotongan /pemungutan PPh Jasa Konstruksi (Final). Tarif diisisesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2008;
      6. F.1.1.33.09 : Bukti pemotongan/pemungutan PPh Hadiah Undian (Final);
      7. Bukti pemotongan untuk bunga koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadimenggunakan formulir F.1.1.33.07 (Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23) denganmencoret Pasal 23 pada judul diganti dengan Pasal 4 ayat (2) sehingga judul formulirberbunyi “Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)”.
    3. eSPT yang digunakan untuk melaporkan SPT dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidakmengalami perubahan dan masih dapat digunakan dengan melakukan perubahan tarif padamenu setting.
  2. Pasal 15 :
    1. SPT Masa PPh Pasal 15 yaitu F.1.1.32.05 masih dapat dipergunakan;
    2. Formulir Bukti Pemotongan PPh yang masih dapat dipergunakan adalah sebagai berikut :
      1. F.1.1.33.13 : Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepadaPerusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final);
      2. F.1.1.33.14 : Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepadaPerusahaan Pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri (Fiskal);
      3. F.1.1.33.15 : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Imbalan Uang Dibayarkan/Terutangkepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.
    3. eSPT yang digunakan untuk melaporkan SPT dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 tidakmengalami perubahan dan masih dapt digunakan dengan melakukan perubahan tarif padamenu setting.
  3. Pasal 21 :
    1. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yaitu F.1.1.32.01 masih dapat dipergunakan :
    2. Formulir Bukti Pemotongan PPh yang masih dapat dipergunakan adalah sebagai berikut :
      1. F.1.1.33.01 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 masih dapat digunakan, dengan catatanjika WP tidak memiliki NPWP tarif yang digunakan adalah 20% lebih tinggi dari WPyang memiliki NPWP. Jika tarif sudah tertera dalam formulir dapat dicoretmenggunakan pena dan diganti dengan tarif yang sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
      2. F.1.1.33.02 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) masih dapat digunakan, dengancatatan jika WP tidak memiliki NPWP tarif yang digunakan adalah 20% lebih tinggi dariWP yang memiliki NPWP.
    3. eSPT yang digunakan untuk melaporkan SPT dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tidakmengalami penyesuaian. Namun sebelum aplikasi eSPT yang disesuaikan tersedia, eSPT yangada masih dapat dipergunakan sepanjang seluruh pihak yang pajaknya dipotong telah memilikiNPWP. Dalam pengisian eSPT, jika terdapat pemotongan pajak terhadap pihak yang belum ber NPWP, SPT disampaikan dalam bentuk manual karena eSPT yang ada sekarang tidak dapatdipergunakan.
  4. Pasal 22 :
    1. SPT Masa PPh Pasal 22 yaitu F.1.1.32.02 masih dapat dipergunakan;
    2. Formulir Bukti Pemotongan PPh yang masih dapat dipergunakan adalah F.1.1.33.04 untuk BuktiPemungutan PPh Pasal 22 (Oleh badan usaha industri/eksportir tertentu) masih dapatdigunakan, dengan catatan jika WP tidak memiliki NPWP, tarif yang digunakan adalah 2 (dua)kali lipat atau dikenakan 100% lebih tinggi dari WP yang memiliki NPWP.
    3. eSPT yang digunakan untuk melaporkan SPT dan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 tidakmengalami perubahan dan masih dapat digunakan dengan melakukan perubahan tarif padamenu setting.
  5. Pasal 23
    1. Formulir yang masih dapat dipergunakan adalah :
      1. F.1.1.32.03 : SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yaitu F.1.1.32.03 masih dapatdigunakan.
      2. F.1.1.33.06 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 masih dapat digunakan, dengan catatanjika WP tidak memiliki NPWP tarif yang digunakan adalah 2 (dua) kali lipat ataudikenakan 100% lebih tinggi dari WP yang memiliki NPWP. Jika tarif sudah terteradalam formulir dapat dicoret menggunakan pena dan diganti dengan tarif yangsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    2. Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri untuk sementaradilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan dipotong dengan BuktiPemotongan PPh Pasal 23 dengan mencoret tarif dan memberi keterangan FINAL di sebelahkiri atas formulir Bukti Pemotongan.
    3. eSPT yang digunakan untuk melaporkan SPT dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 tidakmengalami perubahan dan masih dapat digunakan dengan melakukan perubahan tarif padamenu setting.
  6. Pasal 26 :

Formulir yang dapat dipergunakan adalah :

  1. F.1.1.32.03 : SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau 26 masih dapat digunakan dengan catatanbahwa Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya dilaporkan di baris “Bunga”;
  2. F.1.1.33.08 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 masih dapat digunakan dengan catatan bahwaPremi swap dan transaksi lindung nilai lainnya dimasukkan di baris “Bunga”;
  3. eSPT yang digunakan untuk melaporkan SPT dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 tidakmengalami perubahan dan masih dapat digunakan dengan melakukan perubahan tarif padamenu setting.
7. Para Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 49/PJ/2015

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan…