Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ/2013

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 20/PJ/2013

TAGGAL PENERBITAN

12 April 2013

OBJEK

penegasan mengenai pejabat yang ditunjuk oleh dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara direktur jenderal pajak, a.
PERATURAN

Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 tentangTata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk KepentinganPenerimaan Negara, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran yang memberikan penegasanmengenai pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka penghentian penyidikantindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara PermintaanPenghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Ketentuan ini dibuat agar dapat memberikan penjelasan mengenai pejabat yang ditunjuk olehDirektur Jenderal Pajak sehubungan dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidangperpajakan untuk kepentingan penerimaan negara.
2. Tujuan
Agar tercapai keseragaman dan pemahaman yang sama dalam melaksanakan ketentuan Pasal3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 tentangTata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untukKepentingan Penerimaan Negara.
C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memberikan penegasan mengenai pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajaksehubungan dengan penanganan :

  1. tindak lanjut atas permintaan informasi secara tertulis untuk mengetahui kerugian padapendapatan negara yang diajukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak;
  2. pembuatan perjanjian pengelolaan escrow account.

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di BidangPerpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara. D. Dasar

  1. Pasal 44B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor16 Tahun 2009 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KUP;
  2. Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
  3. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakanuntuk Kepentingan Penerimaan Negara.
E. Pejabat yang Ditunjuk sehubungan dengan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakanuntuk Kepentingan Penerimaan Negara

1. Dalam rangka penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangandengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri pernyataan tertulis yang berisipengakuan bersalah dan bukti tertulis mengenai penyerahan jaminan pelunasan dalam bentukescrow account.
3. Besarnya jaminan pelunasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah jumlah kerugianpada pendapatan negara sebesar:

  1. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan; atau
  2. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,dan/atau bukti setoran pajak,

ditambah jumlah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah kerugianpada pendapatan negara tersebut.

4. Jumlah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung berdasarkan berita acarapemeriksaan ahli yang dilakukan sebelum pengajuan permintaan penghentian penyidikan olehMenteri Keuangan kepada Jaksa Agung.
5. Sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan penghentian penyidikan secara tertulis kepadaMenteri Keuangan, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu:

a. Permintaan Informasi Kerugian pada Pendapatan Negara

1) Untuk mengetahui kerugian pada pendapatan negara, Wajib Pajak harusmeminta informasi secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
2) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian PenyidikanTindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara,atas permintaan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yangditunjuk harus memberikan informasi tertulis mengenai kerugian padapendapatan negara beserta besarnya sanksi administrasi.
3) Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah:

a) Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal penyidikan tindak pidanadi bidang perpajakan dilakukan oleh Direktorat Intelijen danPenyidikan; atau
b) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penyidikantindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak.
b. Pembuatan Perjanjian Pengelolaan Escrow Account.

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian PenyidikanTindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara,escrow account dibuat berdasarkan perjanjian pengelolaan escrow accountantara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjukdan diketahui oleh bank pembuka escrow account.
2) Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah:

a) Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal penyidikan tindak pidanadi bidang perpajakan dilakukan oleh Direktorat Intelijen danPenyidikan; atau
b) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penyidikantindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 591/WPJ.04/2000

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 445/KMK.01/UP.11/1999 tanggal 7 September 1999 dan Nomor : 107/KMK.01/UP.11/2000 tanggal 31 Maret 2000…