Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.22/1984

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 20/PJ.22/1984

TAGGAL PENERBITAN

6 June 1984

OBJEK

pajak penghasilan atas ekspor yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (permanent establishment) di indonesia
PERATURAN

Seperti diketahui dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan negara-negara lain dinyatakan bahwa tidak ada laba yang diperoleh suatu bentuk usaha tetap hanya karena pembelian barang-barang dagangan oleh bentuk usaha tetap itu bagi perusahaan induknya. Prinsip ini sejalan dengan azas-azas hukum pajak internasional.

  • Dengan demikian laba baru dapat dikatakan diperoleh suatu bentuk usaha tetap, apabila dapat dibuktikan bahwa barang-barang tersebut dikirim atau dijual oleh bentuk usaha tetap kepada pihak-pihak lain, bukan kepada perusahaan induknya. Sebelum hal tersebut dapat dibuktikan, pengenaan pajak atas ekspor yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia sukar dilaksanakan, apabila dalam tax treaty yang bersangkutan telah diatur dengan jelas, bahwa pembelian semata-mata ( mere purchase ) tidak dianggap sebagai bentuk usaha tetap.

  • Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan tersebut diatas dengan ini diminta, supaya Saudara sebelum melaksanakan ketentuan perpajakan Indonesia terhadap ekspor yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dari perusahaan-perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri di Negara-negara yang mempunyai tax treaty dengan kita, terlebih dahulu melakukan penelitian apakah aktivitas pembelian barang-barang tersebut dilakukan oleh bentuk usaha tetap bagi perusahaannya atau bagi pihak-pihak lain (bukan perusahaannya sendiri).

  • A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PJS. SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    ttd

    Drs. S. SUTANTO

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Peraturan Pemerintah – 47 TAHUN 1994

    Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan untuk lebih…

    Pengumuman – PENG 11/PJ.09/2012

    Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan…

    Peraturan Daerah – 132 TAHUN 2009

    Menimbang : bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, sehingga perlu penetapan…