Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.71/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 20/PJ.71/1991

TAGGAL PENERBITAN

28 August 1991

OBJEK

pemeriksaan terhadap spt tahunan PPh 1990 dan tahun-tahun selanjutnya yang : – menyatakan lebih bayar, – menyatakan rugi, – menyalahi ketentuan penggunaan norma penghitungannya. (seri pemeriksaan – 73)
PERATURAN

Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.71/1990, tanggal 16 April 1990 (Seri Pemeriksaan -68) telah dilakukan pengaturan tentang pemeriksaan SPT Tahunan PPh 1989 yang : – Menyatakan lebih bayar.
– Menyatakan rugi.
– Menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan. Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut berlaku juga untuk pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh 1990 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang belum dilakukan perubahan.

Agar tidak terdapat keragu-raguan dalam pelaksanaannya perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

  1. Dalam hal SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar termasuk dalam kelompok A, penyelesaiannya tetap dilakukan melalui penelitian material sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/1991 tanggal 24 Januari 1991, tanpa memperhatikan apakah SPT Tahunan PPh tersebut juga menyatakan rugi.

  2. Dalam hal akan dilakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi atau SPT Tahunan PPh yang menyalahi penggunaan Norma Penghitungan, maka untuk keperluan penerbitan LP2 diminta agar Kepala Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak menyampaikan daftar nominatif dari Wajib Pajak yang akan diperiksa tersebut ke Direktorat Pemeriksaan Pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 4/PJ.01/2007

Dalam rangka pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik, dan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan…

Peraturan Pemerintah – 48 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 telah ditetapkan pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)…