Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.7/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 20/PJ.7/1993

TAGGAL PENERBITAN

3 December 1993

OBJEK

program pengkajian pengisian spt (p3spt) wajib pajak perseorangan (seri pemeriksaan 78)
PERATURAN

Sebagai kelanjutan Program P3SPT Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-24/PJ.7/1991 Tanggal 30 September 1991 (Seri Pemeriksaan 74), maka dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan guna mengukur tingkat Kepatuhan dan Kebenaran dalam mengisi SPT oleh Wajib Pajak Perseorangan. Pelaksanaan pemeriksaan atas Wajib Pajak Perseorangan tersebut di atas, dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

  1. Sifat Pemeriksaan
    Pemeriksaan dalam rangka program ini termasuk sebagai Pemeriksaan Khusus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Seri Pemeriksaan-72, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

  2. Wajib Pajak yang diperiksa
    Pemeriksaan akan dilakukan terhadap lebih kurang 600 Wajib Pajak Perseorangan yang ditentukan berdasarkan sistem acak pilih dari Kelompok Profesional, Pedagang dan Eksekutif. Pemeriksaan atas Wajib Pajak terpilih ini tetap dilakukan meskipun SPT PPh tahun 1992 tidak atau belum dimasukkan.

  3. Intruksi Pemeriksaan
    Direktur Jenderal Pajak akan menginstruksikan pelaksanaan pemeriksaan melalui Direktur Pemeriksaan Pajak dan dikirimkan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang terkait berupa Daftar Nominatif Wajib Pajak dengan tindasan Kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya.

  4. Batas Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
    Seluruh aktivitas pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dalam rangka program ini harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1994.

  5. Pelaksanaan Pemeriksaan
    5.1Pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak tetap berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak dan KEP-02/PJ.7/1990 tanggal 24 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

    5.2Dalam melaksanakan pemeriksaan agar diperhatikan titik-titik strategis seperti tercantum dalam lampiran 1.

    5.3Dalam hal Wajib Pajak mempunyai usaha di beberapa lokasi diluar daerah wewenang Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak segera mengirim s