Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.23/1989

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 21/PJ.23/1989

TAGGAL PENERBITAN

19 April 1989

OBJEK

buku petunjuk pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26 tahun 1989 (seri pph pasal 21-40)
PERATURAN

Bersama ini diberitahukan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-41/PJ.23/1988 tanggal 28 April 1988, tentang Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 tahun 1988 dinyatakan masih tetap berlaku untuk tahun takwim 1989.

  • Dalam Buku Petunjuk tersebut pada butir 1 tersebut diatas terdapat beberapa kesalahan ketik yang dipandang perlu untuk dibetulkan.
    Pembetulannya adalah sebagai berikut :
    2.1. Pasal 4 huruf b :
    Diketik : ……….. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 955/KMK.04/1983 ….. dst
    Seharusnya : …. Keputusan Menteri keuangan RI Nomor : 355/KMK.04/1987 tanggal 23 Mei 1987 ……….. dst.
    2.2. Pasal 8 ayat (1) :
    Diketik : Penghasilan bruto berupa upah harian, upah satuan, upah mingguan, upah borongan ,……….dst.
    Seharusnya : Penghasilan bruto berupa upah harian, upah satuan, upah mingguan, upah borongan,……. dst.
    2.3. Bab VII :
    Diketik : PENENTUAN DAN KETETAPAN PAJAK
    Seharusnya : PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

  • Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26, Bendaharawan sebagai Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani serta menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Bendaharawan yang dikecualikan dari kewajiban tersebut hanyalah Bendaharawan gaji yang tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21, karena PPh Pasal 21 atas gaji sudah dipotong oleh pihak KPN.
    Mengingat hal itu, diminta agar Saudara memberikan penjelasan atau penyuluhan seperlunya kepada yang bersangkutan mengenai kewajiban Bendaharawan sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

  • Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dalam pelaksanaannya.

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK

    ttd

    Drs. MAR’IE MUHAMMAD

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Keputusan Menteri Keuangan – 297/KMK.04/2006

    Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat PT Tamura Electronics Indonesia Ref Nomor 358/Gen-TEI/PCFBC/JKT/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005, dapat disimpulkan bahwa permohonan pencabutan persetujuan penetapan…

    Peraturan Menteri Keuangan – 17/PMK.03/2013

    Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan…