Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.24/1985

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 21/PJ.24/1985

TAGGAL PENERBITAN

6 July 1985

OBJEK

pelimpahan PPh pasal 22 impor dari importir kepada indentor
PERATURAN

Berkenaan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, PPh Pasal 22 Impor atas barang impor yang dilindungi LKP dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan memakai NPWP sendiri. Dengan demikian pembayaran PPh Pasal 22 Impor itu menjadi penerimaan Inspeksi Pajak domisili importir yang bersangkutan.

  • Sebagaimana Saudara mengetahui dalam hal impor barang itu berdasarkan inden, maka PPh Pasal 22 Impor itu dapat dilimpahkan kepada indentor yang bersangkutan dalam waktu dua bulan (vide SE-31/PJ.24/1984). Selama ini pelaksanaannya dilakukan oleh Inspeksi Pajak tempat kedudukan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  • Dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri No. 338/KMK.01/1985 tentang Penyetoran Bea Masuk, PPN dan PPn Barang Mewah, PPh Pasal 22 dalam rangka Impor dan Penyetoran Cukai, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1985. Sehubungan dengan hal ini, bersama ini kami tegaskan, bahwa untuk barang impor yang dilindungi LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan), maka pelimpahan PPh Pasal 22 Impor dari Importir kepada Indentor diselesaikan oleh Inspeksi Pajak domisili importir, sedangkan untuk yang tidak dilindungi LKP, tetap diselesaikan oleh Inspeksi Pajak tempat Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkedudukan.

  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    ttd

    Drs. SALAMUN A.T.

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Peraturan Dirjen Pajak – PER 08/PJ/2015

    Menimbang : bahwa dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 telah ditetapkan Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan…

    Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 32/BC/2010

    Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang lmpor…

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ.51/2002

    Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/PJ/2002 tanggal 16 September 2002 tentang Penerbitan dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang Dibuat Tidak Tepat Waktu. Beberapa…