Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.42/2000

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 21/PJ.42/2000

TAGGAL PENERBITAN

12 July 2000

OBJEK

pelaksanaan keputusan nomor 204/kmk.04/2000 tanggal 6 juni 2000
PERATURAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 204/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 204/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000, Bank Perkreditan Rakyat dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.

  2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

  3. Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 ditentukan sebagai berikut :
    1. 0,5% (setengah perseratus) dari kredit yang digolongkan lancar;
    2. 3% (tiga perseratus) dari kredit yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai;
    3. 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai;
    4. 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai.
  4. Pengertian kredit yang digolongkan “Lancar”, “Kurang Lancar”, “Diragukan”, dan “Macet” adalah sesuai dengan pengertian yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

  5. Besarnya nilai agunan yang dikuasai yang harus dikurangkan nilai kredit sebagaimana dimaksud pada butir 3 adalah :
    1. setinggi-tingginya 100% (seratus perseratus) dari nilai agunan yang bersifat likuid;
    2. setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai agunan lainnya, atau sebesar nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penilai.
  6. Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

  7. Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut harus sama dengan jumlah yang telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial.

  8. Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

  9. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 8, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.

  10. Keputusan Menteri Keuangan tersebut pada butir 1 di atas mulai berlaku pada tahun pajak 1999. Bagi Wajib Pajak BPR yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 1999 sebelum diterbitkannya Keputusan ini, dapat melakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan umum yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ/2016

Umum Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana…

Undang-Undang – 42 TAHUN 2009

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 15/PJ/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka memberi pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak sehubungan dengan proses pemindahan sejumlah Wajib Pajak dari dan ke Kantor Pelayanan Pajak…