Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.42/1990

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 22/PJ.42/1990

TAGGAL PENERBITAN

31 July 1990

OBJEK

pembentukan dana cadangan penghapusan piutang ragu-ragu atas surat berharga pasar uang (sbpu)
PERATURAN

Dalam pelaksanaan pembentukan dana cadangan penghapusan piutang ragu-ragu bagi usaha Bank/LKBB berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor : 957/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983, sesuai dengan surat Direksi Bank Indonesia nomor : 23/18/UPG/PUM tanggal 29 Juni 1990, harap Saudara perhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Atas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diendors atau diterbitkan oleh Bank/LKBB lain, karena resikonya hampir tidak ada (karena dijamin oleh Bank/LKBB lain), tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan dengan penghapusan piutang ragu-ragu.
  2. Atas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang tidak diendors oleh Bank/LKBB lain (dapat dipersamakan dengan pinjaman biasa) diperkenankan adanya pembentukan cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.
  3. Dalam memperhitungkan piutang SBPU yang dihapuskan supaya memperhatikan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-17/PJ.223/1984 tanggal 17 April 1984.
  • Dalam memperhitungkan piutang SBPU yang dihapuskan supaya memperhatikan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-17/PJ.223/1984 tanggal 17 April 1984.

  • Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    ttd

    Drs. MAR’IE MUHAMMAD

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Keputusan Dirjen Pajak – KEP 396/PJ/2013

    Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, dan keamanan data perpajakan denganmemanfaatkan teknologi informasi di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)Direktorat Jenderal Pajak;…

    Peraturan Menteri Keuangan – 18/PMK.03/2013

    Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata…

    Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 25/BC/2007

    Menimbang : bahwa sehubungan dengan upaya optimalisasi pelayanan dan pengawasan kepada pengguna jasakepabeanan di bidang impor melalui penerapan manajemen risiko atas pemeriksaan barang dandokumen; bahwa…

    OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini