Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.5/1986

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 22/PJ.5/1986

TAGGAL PENERBITAN

19 December 1986

OBJEK

print out spt PPh 1985 lebih bayar (seri pemeriksaan 03-01)
PERATURAN

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara print out SPT PPh 1985 Lebih Bayar, terdiri dari print out Wajib Pajak Perseorangan dan print out Wajib Pajak Badan, yang disusun oleh Kantor PDIP guna membantu Saudara dalam memilih SPT yang perlu diteliti atau diperiksa. Masing-masing print out telah disortasi kembali sesuai dengan petunjuk yang digariskan dalam Surat Edaran No. SE-10/PJ.5/1986 tanggal 15 Agustus 1986 Seri Pemeriksaan – 03, kecuali untuk Wajib Pajak Penanaman Modal pada Inspeksi Pajak di luar Kantor Wilayah X, XI dan III, yang oleh karena tidak ada pembedaan NPWP, juga tidak dapat dilakukan pembedaan antara golongan Wajib Pajak Penanaman Modal Dalam Negeri dengan golongan Wajib Pajak Non Penanaman Modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada para Kepala Inspeksi Pajak di luar lingkungan Kantor Wilayah X, XI dan III diminta agar berdasarkan data Inspeksi Pajak setempat, memberikan tanda pada print out sebagai petunjuk bahwa WP adalah Penanaman Modal dan kemudian melakukan sortasi kembali antara Wajib Pajak Penanaman Modal dan Wajib Pajak Non Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Surat Edaran Seri Pemeriksaan – 03. Daftar kelompok Wajib Pajak Penanaman Modal yang telah disusun berdasarkan kriteria tersebut pada SE Seri Pemeriksaan – 03 supaya dilaporkan ke Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PENGUSUTAN DAN PENGENDALIAN WILAYAH

ttd

Drs. R.D. DJOKOMONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – 17/BC/2009

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.011/2009, atas impor Barang dan Bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2009 diberikan Bea Masuk…

Keputusan Menteri Keuangan – 66/KMK.017/2001

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor yang dapat meningkatkan penerimaan devisa, dipandang perlu meninjau kembali besarnya tarif Pajak Ekspor kelapa sawit, CPO dan…

Keputusan Menteri Keuangan – 658/KMK.017/1997

Menimbang : bahwa laporan portofolio investasi yang diaudit Akuntan Publik dapat menjadi sarana untuk memantau tingkat kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan perundangan yang mengatur investasi…