Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.5.1/1990

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 23/PJ.5.1/1990

TAGGAL PENERBITAN

14 December 1990

OBJEK

pengukuhan agen sdsb sebagai pkp
PERATURAN

Dalam surat edaran Nomor SE-14/PJ.51/1990 tanggal 9 Juli 1990 (Seri PPN-167) telah diberikan penegasan bahwa jasa keagenan SDSB termasuk dalam pengertian jasa perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989. Atas penyerahan jasa keagenan SDSB terutang PPN dan para agen SDSB diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP sejak tanggal 1 Juli 1990.

Namun demikian pelaksanaannya sampai saat ini masih timbul keragu-raguan tentang batas agen SDSB yang harus dikukuhkan menjadi PKP. Oleh karena sebab itu dalam Raker Kakanwil bulan Oktober 1990 yang lalu telah disampaikan penjelasan dalam informasi Direktorat PPN dan PTLL bahwa yang dimaksud dengan agen SDSB dalam Surat Edaran Seri PPN-167 tersebut adalah mereka yang memperoleh imbalan komisi/fee di atas batas nilai peredaran sebagai Pengusaha Kecil, dan untuk sementara dalam rangka kemudahan berdasarkan data yang diterima dari Departemen Sosial pengukuhan supaya dibatasi sampai pada tingkat distributor SDSB yang daftarnya telah diserahkan kepada Saudara dalam raker tersebut. Termasuk yang harus dikukuhkan menjadi PKP adalah Agen Tunggal SDSB yang berkedudukan di Jakarta, yang menyalurkan SDSB melalui distributor tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal itu, kiranya perlu ditegaskan sekali lagi bahwa untuk sementara sampai ada penegasan lebih lanjut, pengukuhan agen SDSB menjadi PKP hanya ditujukan kepada Para Distributor yang tercantum dalam daftar yang diterima dari Departemen Sosial, yang telah disampaikan kepada Saudara dan Agen Tunggal yang berkedudukan di Jakarta. Harap hal ini diberitahukan kepada KPP yang di wilayah kerjanya terdapat distributor SDSB, atau KPP yang memberikan NPWP.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 41 TAHUN 2016

Menimbang : bahwadalam rangka meningkatkan daya saing industri pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor serta untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ/2016

Umum Sehubungan dengan telah selesainya prosedur ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atas Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah…