Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.51/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 23/PJ.51/1993

TAGGAL PENERBITAN

22 July 1993

OBJEK

biji kacang mete yang dikemas merupakan bkp
PERATURAN

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan mengenai PPN atas penyerahan biji kacang mete yang sudah dikemas dan diberi merk dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf m Undang-undang PPN 1984, pengertian menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat, memasak, merakit, mencampur, mengemas, membotolkan dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan itu. Pada memori penjelasannya, yang dimaksudkan dengan mengemas adalah menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan kekuatan pemasarannya.

  2. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengemasan biji kacang mete mentah dengan cara memasarkan kacang mete tersebut dalam suatu pembungkus, hampa udara atau tidak terbuat dari plastik atau bahan lainnya, guna melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya. Kemudian diberi label atau merek, termasuk ke dalam pengertian mengemas. Dengan demikian biji kacang mete yang sudah dikemas dan diberi label atau merek merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN.

  3. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf m Undang-undang PPN 1984 dan memori penjelasannya antara lain disebutkan juga bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah membungkus atau mengepak barang yang lazimnya terjadi dalam usaha perdagangan besar atau eceran yaitu sebagai pelayanan lebih lanjut dari suatu kegiatan penjualan barang. Dengan demikian kegiatan membungkus biji kacang mete dengan plastik atau bahan lain dalam kegiatan perdagangan eceran biji kacang mete tanpa diberi label atau merek adalah pelayanan lebih lanjut dari suatu kegiatan penjualan barang, sehingga bukan merupakan kegiatan mengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf m Undang-undang PPN 1984.

Demikian penjelasan dan penegasan ini untuk diketahui dan dilaksanakan serta disebarluaskan di wilayah kerja masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.43/1999

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang berkaitan dengan perlakuan perpajakan terhadap uang pesangon yang dialihkan kepada yayasan dana tabungan pesangon tenaga kerja, dengan ini diberikan…

Peraturan Daerah – 70 TAHUN 2007

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun2000 telah ditetapkan Petunjuk Teknis PemungutanRetribusi Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta…

Peraturan Dirjen Pajak – 27/PJ/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini