Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.51/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 23/PJ.51/1993

TAGGAL PENERBITAN

22 July 1993

OBJEK

biji kacang mete yang dikemas merupakan bkp
PERATURAN

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan mengenai PPN atas penyerahan biji kacang mete yang sudah dikemas dan diberi merk dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf m Undang-undang PPN 1984, pengertian menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat, memasak, merakit, mencampur, mengemas, membotolkan dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan itu. Pada memori penjelasannya, yang dimaksudkan dengan mengemas adalah menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan kekuatan pemasarannya.

  2. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengemasan biji kacang mete mentah dengan cara memasarkan kacang mete tersebut dalam suatu pembungkus, hampa udara atau tidak terbuat dari plastik atau bahan lainnya, guna melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya. Kemudian diberi label atau merek, termasuk ke dalam pengertian mengemas. Dengan demikian biji kacang mete yang sudah dikemas dan diberi label atau merek merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN.

  3. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf m Undang-undang PPN 1984 dan memori penjelasannya antara lain disebutkan juga bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah membungkus atau mengepak barang yang lazimnya terjadi dalam usaha perdagangan besar atau eceran yaitu sebagai pelayanan lebih lanjut dari suatu kegiatan penjualan barang. Dengan demikian kegiatan membungkus biji kacang mete dengan plastik atau bahan lain dalam kegiatan perdagangan eceran biji kacang mete tanpa diberi label atau merek adalah pelayanan lebih lanjut dari suatu kegiatan penjualan barang, sehingga bukan merupakan kegiatan mengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf m Undang-undang PPN 1984.

Demikian penjelasan dan penegasan ini untuk diketahui dan dilaksanakan serta disebarluaskan di wilayah kerja masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 180/PJ./2006

Menimbang : bahwa sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006, maka untuk…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 42/PJ/2009

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atasProyek…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 59/PJ/2011

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-50/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak dan perlunya pengaturan mengenai…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini