Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ./2007

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 25/PJ./2007

TAGGAL PENERBITAN

20 June 2007

OBJEK

backup data sistem informasi perpajakan
PERATURAN

Dalam rangka migrasi data elektronik, pembenahan master file nasional, untuk menjaga keamanan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta keperluan analisa, perencanaan, penyusunan, kebijaksanaan, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

  1. Setiap KPP diharuskan melakukan backup data dalam bentuk format DMP dan disimpan dalam media compact Disk (CD) setelah kegiatan yang berhubungan dengan SIP selesai.
  2. Prosedur backup data supaya dilakukan setiap hari dengan tata cara pelaksanaan backup data diatur sebagaimana terlampir.
  3. Mengirim backup data dalam bentuk CD setiap akhir bulan ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan ke Kantor Wilayah.
  4. Untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus, maka masing-masing Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk melakukan pengawasan.
  5. Dengan terbitnya Surat Edaran ini maka Surat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Nomor S-254/PJ.10/2007 tanggal 27 April 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal Pajak,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 17/PJ/2014

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan Peraturan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.42/2000

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dan masalah dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/1999…

Peraturan Daerah – 29 TAHUN 2011

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini