Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ/2009

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 26/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

2 March 2009

OBJEK

penyampaian peraturan nomor 14/pmk.03/2009 tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 516/kmk.04/2000 tentang tata cara penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
PERATURAN

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Pokok perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 adalah mengubahbesarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak RumahSederhana Sehat (RSH) dengan dukungan fasilitas KPR bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana dengandukungan fasilitas KPR sarusun bersubsidi, dari semula sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluhsembilan juta rupiah) menjadi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
  2. Perubahan tersebut adalah dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan dalam :
    1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentangPengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan MelaluiKPR Bersubsidi yang mengubah batas maksimal harga rumah yang diperbolehkan untuk dibelimelalui KPR Bersubsidi dari Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) menjadiRp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2008 yang mengatur batas harga jual RumahSederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak melebihi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
  3. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008, dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 14/PMK.03/2009 diatur juga bahwa dalam hal NPOPTKP secara umum lebih besar dariRp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), maka NPOPTKP untuk perolehan hak RSH dengandukungan fasilitas KPR bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana dengan dukungan fasilitas KPR sarusunbersubsidi ditetapkan sama dengan NPOPTKP secara umum.
  4. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 pada tanggal 5 Februari2009 yang mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan dan mengingat ketentuansebagaimana dimaksud pada angka 3, diminta kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama MenteriKeuangan agar :
    1. segera menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya NPOPTKPBPHTB untuk Kabupaten/Kota yang baru dengan ketentuan :
      1) dalam hal besarnya NPOPTKP untuk perolehan hak RSH dengan dukungan fasilitas KPRbersubsidi dan Rumah Susun Sederhana dengan dukungan fasilitas KPR sarusunbersubsidi dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya NPOPTKPBPHTB untuk Kabupaten/Kota sebelumnya ditetapkan lebih besar atau sama denganRp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), maka Keputusan Menteri Keuangantentang Penetapan Besarnya NPOPTKP BPHTB untuk Kabupaten/Kota yang barumengubah dasar hukum “Mengingat” angka 4 untuk disesuaikan dengan ketentuanyang baru; atau
      2) dalam hal besarnya NPOPTKP untuk perolehan hak RSH dengan dukungan fasilitas KPRbersubsidi dan Rumah Susun Sederhana dengan dukungan fasilitas KPR sarusunbersubsidi dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya NPOPTKPBPHTB untuk Kabupaten/Kota sebelumnya ditetapkan lebih kecil dari Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah), maka Keputusan Menteri Keuangan tentang PenetapanBesarnya NPOPTKP BPHTB untuk Kabupaten/Kota yang baru mengubah dasar hukum”Mengingat” angka 4 dan diktum “PERTAMA” huruf b untuk disesuaikan dengan ketentuan yang baru;
    2. menetapkan mulai berlakunya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan BesarnyaNPOPTKP BPHTB untuk Kabupaten/Kota yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf a pertanggal 5 April 2009 sesuai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor14/PMK.03/2009 dimaksud.
  5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta agar Saudara melakukan sosialisasi kepada WajibPajak dan pihak lain yang terkait, antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional, Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Pemerintah Daerah di Wilayah kerjaSaudara.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2009
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan Yth :

  1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
  2. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  4. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Ditjen Pajak

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Presiden – 36 TAHUN 1986

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penyediaan angkutan umum untuk mendukung peningkatan kegiatan pariwisata, dipandang perlu memberikan keringanan kepada perusahaan taksi yang telah ada untuk…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 167/PJ./2004

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini