Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.221/1984

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 26/PJ.221/1984

TAGGAL PENERBITAN

12 July 1984

OBJEK

PPh pasal 26 atas bunga sehubungan dengan perjanjian pencegahan pajak berganda (seri pph pasal 26 – 01)
PERATURAN

Bersama ini disampaikan copy surat kami kepada Kementerian Keuangan Republik Federasi Jerman Barat tanggal 5 Juni 1984 Nomor S-333/PJ.22/1984 mengenai pendirian kita tentang pengenaan pajak atas bunga yang diterima atau diperoleh bank Jerman Barat dari kegiatan usahanya di negara ketiga, untuk dipelajari dan diperhatikan.

  • Dari isi surat dimaksud dapat disimpulkan, bahwa atas pembayaran bunga dari Indonesia kepada suatu cabang perusahaan di negara ketiga dari perusahaan yang negaranya mempunyai Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda dengan Indonesia, maka untuk pemotongan PPh. Pasal 26-nya berlaku keringanan tarif, sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan.
    Sebagai misal : Pembayaran bunga dari Indonesia kepada cabang European Asian Bank di Singapura.
    Oleh karena antara Indonesia dengan Republik Federasi Jerman Barat terdapat Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda, maka atas pembayaran bunga kepada cabang European Asian Bank di Singapura tersebut berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) perjanjian antara Indonesia dengan Republik Federasi Jerman Barat, yaitu tarifnya sebesar 10% dari jumlah bruto.

  • Sebaliknya, pembayaran bunga dari Indonesia kepada cabang Chase Manhattan Bank di Tokyo, tetap dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%, karena walaupun antara Indonesia dengan Jepang terdapat Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda, cabang Chase Manhattan Bank di Tokyo tersebut bukan merupakan “resident taxpayer” Jepang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

  • A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    DIREKTUR PAJAK LANGSUNG,

    ttd

    Drs. MANSURY

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 64/PJ/2011

    Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-50/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak dan perlunya pengaturan mengenai…

    Peraturan Dirjen Pajak – PER 89/PJ/2006

    Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagaimana telah diubah dengan…

    Keputusan Presiden – 38 TAHUN 1997

    Menimbang : bahwa dalam upaya menciptakan iklim yang lebih menarik bagi usaha penanaman modal dan untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnya, dipandang perlu memberikan…