Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ/2013

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 27/PJ/2013

TAGGAL PENERBITAN

11 June 2013

OBJEK

percepatan pelaksanaan perekaman surat pemberitahuan (spt) , a. umum
PERATURAN

Dalam rangka penggalian potensi untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dipandang perlu untukmeningkatkan kualitas dan akurasi basis data perpajakan melalui percepatan perekaman SuratPemberitahuan (SPT) yang telah diterima namun belum terdapat pada basis data perpajakan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam rangkapercepatan pelaksanaan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mengatasi banyaknyaSPT yang sebagian atau seluruhnya belum direkam di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk memberikan petunjuk mengenaipelaksanaan kegiatan percepatan perekaman SPT.
C. RUANG LINGKUP
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini diatur tata cara dan bentuk dokumen yang digunakandalam pelaksanaan percepatan perekaman, yaitu:

  1. Tata Cara Persiapan Percepatan Perekaman SPT.
  2. Kesepakatan Kewajiban Menjaga Rahasia/Non Disclosure Agreement.
  3. Tata Cara Perekaman SPT yang Dilakukan oleh Tenaga Kerja Pihak Ketiga.
  4. Tata Cara Pengawasan, Pemantauan, dan Pelaporan atas Kegiatan Percepatan Perekaman SPT.
  5. Formulir, Laporan, dan Buku dalam Kegiatan Percepatan Perekaman SPT.
D. DASAR

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan danPengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. E. TATA CARA PELAKSANAAN

1. Tata Cara Persiapan Percepatan Perekaman SPT

a. Pelaksanaan percepatan perekaman SPT dilakukan terhadap SPT Tahunan PajakPenghasilan termasuk pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masatermasuk pembetulan SPT Masa dengan kriteria:

1) SPT Lengkap dan elemen SPT Induk dan Lampirannya baik sebagian atauseluruhnya belum direkam; dan
2) SPT yang pengolahannya tidak dilakukan oleh Unit Pengolahan Data danDokumen Perpajakan (UPDDP).
b. Dalam rangka persiapan percepatan perekaman SPT, Kepala KPP melakukan hal-halsebagai berikut:

1) Menginventarisasi jumlah SPT yang belum direkam dan menetapkan targetpenyelesaian perekaman yang akan dilakukan oleh Pegawai KPP setiap awaltahun. Untuk SPT yang tidak dapat diselesaikan oleh Pegawai KPP dapatdiselesaikan oleh Pihak Ketiga;
2) Menghitung dan mengalokasikan dana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) untuk pelaksanaan penyelesaian perekaman SPT yang dilakukan olehPihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap awal tahun;
3) Melaporkan kegiatan inventarisasi jumlah SPT setiap 1 (satu) bulan sekalikepada Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
4) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung perekaman SPT, antara lain:

a) Area khusus perekaman di KPP. Dalam hal area khusus perekamantidak dapat disiapkan, KPP menyediakan area lain di KPP tersebutsepanjang keamanan data dan informasi tetap terjamin;
b) User Account Khusus perekaman untuk Tenaga Kerja Pihak Ketigayang digunakan selama masa percepatan pelaksanaan perekamanSPT;
c) Perangkat komputer yang akan dipergunakan dalam perekaman SPT.Perangkat komputer tersebut harus dipastikan tidak dapat dihubungkandengan media penyimpanan (contoh: disket, cakram optik, flashdisk,dan sejenisnya), tidak terhubung dengan jaringan internet, dan hanya dapat mengakses Aplikasi Perekaman SPT;
d) Akses terhadap Aplikasi Perekaman SPT untuk Tenaga Kerja PihakKetiga mengacu pada Pedoman Akses Pihak Ketiga (Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE-159/PJ/2010 Tentang PedomanAkses Pihak Ketiga); dan
e) Tanda Pengenal Tenaga Kerja Pihak Ketiga.
c. Tata Cara Persiapan Percepatan Perekaman SPT adalah sebagaimana diatur dalamLampiran I.
2. Kesepakatan Kewajiban Menjaga Rahasia/Non Disclosure Agreement

  1. Pihak Ketiga dan Tenaga Kerja Pihak Ketiga dilarang memberitahukan kepada pihaklain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangkamelaksanakan tugas di bidang perpajakan berupa perekaman SPT.
  2. KPP, Pihak Ketiga, dan Tenaga Kerja Pihak Ketiga wajib menandatangani KesepakatanKewajiban Menjaga Rahasia/Non Disclosure Agreement (NDA) sebagaimana diaturdalam Lampiran II.1 dan Lampiran II.2.
3. Tata Cara Pengawasan, Pemantauan, dan Pelaporan atas Kegiatan Percepatan Perekaman SPT.

  1. Kepala KPP bertanggung jawab terhadap pengawasan kegiatan perekaman SPT olehPihak Ketiga dan melaporkan kegiatan perekaman SPT setiap 1 (satu) bulan sekalikepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
  2. Pelaksanaan pengadaan jasa Pihak Ketiga dilakukan dengan memperhatikan ketentuanmengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
  3. Tata Cara Perekaman SPT yang Dilakukan oleh Tenaga Kerja Pihak Ketiga adalahsebagaimana diatur dalam Lampiran III.
4. Tata Cara Pengawasan, Pemantauan, dan Pelaporan atas Kegiatan Percepatan Perekaman SPT

  1. Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan pengawasan dan pemantauan serta melaporkanhasil kegiatan tersebut setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur TeknologiInformasi Perpajakan.
  2. Tata Cara Pengawasan, Pemantauan, dan Pelaporan atas Kegiatan PercepatanPerekaman SPT adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV.
5. Formulir, Laporan, dan Buku yang dipergunakan dalam kegiatan percepatan pelaksanaanperekaman SPT adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran V.

  1. Kepala KPP bertanggung jawab terhadap pengawasan kegiatan perekaman SPT olehPihak Ketiga dan melaporkan kegiatan perekaman SPT setiap 1 (satu) bulan sekalikepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
  2. Pelaksanaan pengadaan jasa Pihak Ketiga dilakukan dengan memperhatikan ketentuanmengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
  3. Tata Cara Perekaman SPT yang Dilakukan oleh Tenaga Kerja Pihak Ketiga adalahsebagaimana diatur dalam Lampiran III.
F. ANGGARAN BIAYA

Dengan memperhatikan jumlah SPT yang tidak dapat diselesaikan oleh Pegawai KPP, KPP dapatmengusulkan dana pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) ataumengalokasikan dana pada DPA untuk melakukan percepatan perekaman SPT oleh Pihak Ketiga. G. LAIN-LAIN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat DJP

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 19/KMK.04/2006

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Lotron Indonesia Nomor : 01/GL/LI/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT Lotron…

Undang-Undang – 34 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini