Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.23/1988

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 27/PJ.23/1988

TAGGAL PENERBITAN

27 July 1988

OBJEK

pedoman standar gaji/upah karyawan asing tahun 1987 – 1988 (seri PPh pasal 21-37)
PERATURAN

Bersama ini disampaikan kepada Saudara pedoman standar gaji/upah karyawan asing tahun 1987-1988.

Pedoman standar gaji/upah ini disusun berdasarkan data yang ada pada Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing, Inspeksi Pajak Badan dan Orang Asing dan Direktorat Peraturan Perpajakan.

Dalam pelaksanaannya perlu diberikan penggarisan sebagai berikut :

  1. Dalam pedoman standar gaji/upah tahun 1987-1988 ini diadakan penggolongan berdasarkan :
    1.1. Kebangsaan dari karyawan asing yang bersangkutan (bukan kebangsaan dari pemberi kerja).
    1.2. Jenis usaha dari perusahaan tempat karyawan asing tersebut bekerja (pemberi kerja).
    1.3. Kedudukan atau jabatan karyawan asing tersebut dalam perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.

  2. Pedoman standar gaji/upah karyawan asing ini adalah mengenai penghasilan bruto dari pekerjaan berupa gaji/upah serta imbalan lain yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang bekerja dalam bidang-bidang diluar bidang pengeboran minyak dan gas bumi.

    Sedangkan untuk tenaga asing yang bekerja pada Wajib Pajak badan pengeboran minyak dan gas bumi diatur tersendiri dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan tentang norma penghitungan khusus penghasilan Kena Pajak (deemedtaxable income) sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan.

  3. Pedoman standar gaji/upah karyawan asing ini hendaknya Saudara gunakan pada waktu mengadakan penelitian/pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak, dan pada saat mana ditemui keadaan sebagai berikut :
    3.1. Terdapat petunjuk bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak benar.
    3.2. Adanya bukti bahwa ada pembayaran gaji expatrate yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21/Pasal 26.
    3.3. Fiskus tidak mempunyai data lain yang dapat dipakai sebagai pegangan (standar) menentukan besarnya gaji untuk keperluan menetapkan jumlah PPh Pasal 21/Pasal 26 yang terhutang.

  4. Apabila pada saat melaksanakan penelitian/pemeriksaan fiskus dapat memperoleh data yang sebenarnya serta di yakini kebenarannya misalnya: berupa kontrak kerja atau kontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21/Pasal 26 yang terhutang serta untuk kepentingan perpajakan yang lain.

  5. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut oleh undang-undang perpajakan kita yang baru, maka pada dasarnya Wajib Pajak harus menyetor PPh Pasal 21/Pasal 26 sesuai dengan jumlah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sebenarnya diterima atau diperoleh para karyawan asing yang bersangkutan.

  6. Bilamana dalam pelaksanaannya Saudara menjumpai hal-hal yang tidak atau kurang sesuai dengan pedoman standar gaji/upah untuk karyawan asing ini, diminta agar Saudara menyampaikan masalahnya kepada kami.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

SALAMUN A.T.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 210/PMK.07/2011

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2010 tentangAlokasi Sementara…

Keputusan Presiden – 149 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa atas penghasilan berupa royalti yang dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan luar negeri sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi adalah Objek Pajak…

Keputusan Menteri Keuangan – 2/KMK.05/2000

Menimbang : bahwa setelah melakukan penelitian terhadap permohonan PT Pan Star Internasional Nomor :01/PSI-UMU/IX/1999 tanggal 6 September 1999, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT Pan Star…