Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.52/2003

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 27/PJ.52/2003

TAGGAL PENERBITAN

27 October 2003

OBJEK

daftar dan sanksi atas wajib pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah
PERATURAN

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak tidak sah dan pengamanan penerimaan pajak serta mencegah pengkreditan Faktur Pajak tidak sah, maka dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Yang dimaksud dengan Faktur Pajak tidak sah adalah :
    1. Faktur Pajak yang diterbitkan atas suatu transaksi oleh Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
    2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang alamatnya tidak diketahui atau. tidak dikenal.
    3. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP milik orang pribadi atau badan lain.
    4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan pasal 13 (5) Undang-Undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang, atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
  2. Daftar Wajib Pajak yang diduga telah menerbitkan Faktur Pajak tidak sah sebagaimana dimaksud pada butir 1, terlampir di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan kompilasi laporan dari Kantor Pelayanan Pajak yang diterima birektorat PPN dan PTLL sampai dengan 31 Agustus 2003 sebagai tindak lanjut SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003.

  3. Terhadap Wajib Pajak yang termasuk di dalam daftar pada lampiran surat edaran ini agar dilakukan pemeriksaan dengan tetap memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal. Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.

  4. Apabila dalam pemeriksaan, Wajib Pajak terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah maka Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  5. Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak yang termasuk di dalam daftar pada lampiran surat edaran ini, tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi tersebut akan ditagih lagi beserta sanksinya, apabila dari hasil pemeriksaan arus uang dan arus barang dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut adalah tidak benar.

  6. Daftar Wajib Pajak pada lampiran surat edaran ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Direktur Jenderal,

ttd

Hadi Poernomo
NIP 060027375

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 836/KMK.04/1992

Mengingat : bahwa pengenaan pajak atas orang pribadi atau perseorangan diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak; bahwa penghasilan netto yang dibayarkan oleh Bendaharawan Pemerintah…

Peraturan Daerah – 355 TAHUN 2007

Menimbang : bahwa sesuai dengan lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan danketransmigrasian sub bidang ketenagakerjaan, sub-sub bidang 6, urusan pemerintahan daerah provinsiangka 8 huruf b…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini