Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.41/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 28/PJ.41/1993

TAGGAL PENERBITAN

3 December 1993

OBJEK

laporan pengawasan pembayaran 100 wajib pajak besar
PERATURAN

Sehubungan dengan surat edaran Menteri Muda Keuangan selaku Pgs Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.42/1990 tanggal 11 September 1990 perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan tembusan laporan Pengawasan Pembayaran 100 Wajib Pajak Besar yang kami terima, ternyata waktu dan bentuk laporan Kantor Pelayanan Pajak belum terdapat keseragaman. Oleh karena itu demi keseragaman pelaporan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Bentuk laporan Pengawasan Pembayaran 100 Wajib Pajak Besar yang dipergunakan adalah sesuai dengan ketentuan aplikasi monitoring 100 Wajib Pajak Besar Tetap berdasarkan SE-40/PJ.9/1990 tanggal 23 November 1990 sebagaimana contoh tersebut pada lampiran I.
  1. Laporan Pengawasan Pembayaran 100 Wajib Pajak Besar dikirimkan ke Kakanwil terkait selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan kedua setelah berakhirnya masa pajak. Tembusan laporan Pengawasan Pembayaran 100 Wajib Pajak Besar PPh Pasal 25 yang selama ini disampaikan ke Direktorat Pajak Penghasilan, mulai laporan Januari 1994 tidak perlu dibuat dan untuk selanjutnya pengawasan cukup dilakukan oleh Kepala Kanwil masing-masing.

  2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melaporkan ke Direktur Pajak Penghasilan setiap triwulan, laporan kompilasi gabungan laporan Pengawasan Pembayaran 100 Wajib Pajak Besar dari KPP paling lambat tanggal 10 bulan ketiga setelah akhir triwulan yang bersangkutan dengan bentuk sebagaimana tersebut pada lampiran II.

  3. Kepala Kantor Wilayah qq Kabid PPh setiap bulan membuat evaluasi terhadap laporan para Kepala KPP di wilayahnya serta mengawasi tindak lanjut berupa penerbitan STP ditambah sanksi administrasi terhadap 100 WP besar yang tidak atau tidak sepenuhnya atau terlambat membayar angsuran bulanan/PPh Pasal 25.

Demikian agar dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 531/PJ./2000

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.04/2000 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu…

Keputusan Menteri Keuangan – 303/KMK.017/2000

Menimbang : bahwa peraturan pelaksanaan di bidang usaha perasuransian perlu disesuaikan dengan perkembangan kegiatan industri asuransi pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya; bahwa…