Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.52/2000

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 28/PJ.52/2000

TAGGAL PENERBITAN

19 October 2000

OBJEK

pengertian jumlah seluruh penyerahan barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran nomor : se-06/pj.52/2000 tanggal 2 maret 2000 hal pajak pertambahan nilai atas penggantian obat di rumah sakit direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengertian jumlah seluruh penyerahan barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000 tanggal 2 Maret 2000 hal Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat di Rumah sakit dengan ini ditegaskan :

  1. Bahwa yang dimaksud dengan jumlah seluruh penyerahan barang dagangan adalah jumlah seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan bukan Barang Kena Pajak kepada pasien rawat jalan.

  2. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak apotik/instalasi farmasi di rumah sakit yang dalam suatu tahun buku tidak memilih menggunakan tarif efektif 2% atau menghitung Pajak Terutang dengan mekanisme umum, pengkreditan Pajak Masukan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak.
    Untuk memudahkan penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran ini disatukan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000 tanggal 2 Maret 2000.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ/2012

Untuk lebih memaksimalkan fungsi-fungsi kehumasan di Direktorat Jenderal Pajak dan untuk lebih seragamnya langkah dan gerak terkait publikasi tentang perpajakan kepada masyarakat, dengan ini disampaikan…

Peraturan Menteri Keuangan – 124/PMK.02/2016

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang KebijakanAkuntansiPemerintahPusat, menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan…