Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.6/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 28/PJ.6/1999

TAGGAL PENERBITAN

14 May 1999

OBJEK

alokasi bo untuk kegiatan tahun anggaran 1999/2000
PERATURAN

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-46/PJ.6/1998 tentang Jadwal Kegiatan Pendataan dan Penilaian PBB tanggal 20 November 1998, bahwa untuk mendapatkan produk PBB yang relevan, akurat, handal, dan mutakhir, maka kegiatan pendataan dan penilaian PBB pada khususnya maupun kegiatan administrasi PBB pada umumnya harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan alokasi dana Biaya Operasional untuk kegiatan tahun anggaran 1999/2000, dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Dengan mempertimbangkan laporan realisasi penerimaan PBB setiap Kantor Pelayanan PBB tahun 1998/1999 sampai dengan bulan Maret 1999, penentuan besarnya alokasi dana BO 1999/2000 juga didasarkan atas alokasi dana BO tahun 1998/1999 dengan beberapa penyesuaian;

  2. Alokasi dana biaya operasional PBB Tahun Anggaran 1999/2000 di masing-masing Kanwil dan KPPBB adalah sebagaimana dalam lampiran 1;
  1. Adapun alokasi dana BO untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada angka 1, merupakan jumlah plafond dana yang tersedia, dengan perincian penggunaan dana sebagaimana berikut :

    3.1

    Biaya Kegiatan Program Prioritas 1999/2000 (Analisa dan Penyempurnaan ZNT/NIR) digunakan untuk membiayai kegiatan analisa dan penyempurnaan ZNT/NIR dengan memperhatikan :

    3.1.1

    Kegiatan tersebut harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas NJOP sehingga diperoleh NJOP yang dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan keadilan bagi wajib pajak;

    3.1.2

    Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah yang basis datanya telah berstruktur SISMIOP dan diprioritaskan di daerah perkotaan potensial di wilayah kota madya, ibukota kabupaten, dan atau perkotaan potensial lainnya dengan lokasi sebagaimana Lampiran 2;

    3.1.3

    Satuan biaya kegiatan analisa zona nilai tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) sebagai dasar penentuan NJOP tanah, dipergunakan untuk membiayai :

    3.1.3.1 Pengumpulan informasi harga transaksi jual beli dan/atau harga penawaran tanah dan/atau bangunan.
    3.1.3.2 Analisa data dan penyempurnaan NIR dan kode ZNT.
    3.1.3.3

    Pengadaan peta ZNT untuk lampiran dan penjilidan buku analisa penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) untuk setiap kelurahan dan desa.

    3.1.4

    Pelaksanaan kegiatan analisis ZNT dimaksud agar berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.6/1999 tanggal 5 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Analisa Penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) Sebagai Dasar Penentuan NJOP Tanah;

    3.2

    Biaya Kegiatan Pendataan dan Penilaian (Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data), dan Kegiatan Intensifikasi/Ekstensifikasi Pengenaan, Penerimaan, dan lain-lain, digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-22/PJ.6/1998 tanggal 21 Juli 1998 tentang Alokasi BO untuk Kegiatan Tahun Anggaran 1998/1999;

    3.3 Biaya Kegiatan Pemeliharaan Alat, Pengadaan Hardware, dan lain-lain digunakan untuk membiayai :
    3.3.1

    Alokasi untuk pengadaan hardware sebesar Rp. 30.000.000,00 antara lain digunakan untuk pengadaan komputer minimal 2 (dua) set dengan spesifikasi minimal sebagaimana tersebut pada Lampiran 3;

    3.3.2

    Sisanya digunakan untuk pemeliharaan serta perbaikan perangkat keras antara lain : high speed printer, UPS, dumb terminal, dan lain-lain yang bukan barang habis pakai;

  2. Para Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pelayanan PBB agar segera menyusun Po DIPO sesuai petunjuk yang meliputi kegiatan pada masing-masing seksi terkait dan menyampaikan rencana dimaksud kepada Kepala Kanwil DJP setempat untuk mendapatkan persetujuan;

  3. Administrasi keuangan pelaksanaan SISMIOP berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-30/PJ.6/1995 tanggal 26 Desember 1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.13/1996 tanggal 31 Mei 1996.

  4. Untuk sisa dana BO PBB tahun 1998/1999 agar dilaksanakan sebagai berikut :
  5. 6.1

    Sisa dana intensifikasi/ekstensifikasi pengenaan, penerimaan, pemeliharaan alat dan pengadaan hardware tidak boleh digunakan untuk pembelian barang yang habis pakai;

    6.2

    Sisa dana kegiatan pendataan dan penilaian tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya kecuali yang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Kanwil yang bersangkutan;

    6.3

    Paling lambat akhir bulan Mei 1999, sisa dana sebagaimana dimaksud pada angka 6.1 dan 6.2 harus sudah disetorkan ke rekening Direktur Jenderal Pajak pada Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Bursa Efek dengan nomor rekening 166.010-05110.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.41/1999

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 392/KMK.04/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor :…

Peraturan Menteri Keuangan – 140/PMK.010/2005

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia dalam Information Technology Agreement (ITA), dipandang perlu menetapkan tarif Bea Masuk produk-produk Telematika tertentu; bahwa berdasarkan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini