Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 2/PJ.03/2008

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 2/PJ.03/2008

TAGGAL PENERBITAN

31 July 2008

OBJEK

penegasan atas penerapan norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang (representative office/liaison office) di indonesia
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penerapan norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (representative office/liaison office) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia, dengan ini ditegaskan bahwa :

  1. KEP-667/PJ./2001 tersebut mengatur :
    1. “Pasal 2 Ayat (1)
      Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto”.
    2. “Pasal 2 Ayat (2)
      Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final”.
    3. Adapun dasar penghitungan 0,44% adalah sebagai berikut :
      PPh atas penghasilan kena pajak terutang30% x 1%=0.30%
      Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT)
      (tarif 20%)
      20% x (1-0,3)%=0,14%
      Total0,44%
  2. Wajib Pajak luar negeri yang dimaksud dalam KEP-667/PJ./2001 tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.
  3. Untuk KPD dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.
    1. Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.
      Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 dari tabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

      PPh atas penghasilan kena pajak terutang30% x 1%=0.30%
      Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap
      (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)
      10% x (1-0,3)%=0,07%
      Total0,37%
    2. contoh 2: penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.
      Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Australia (nomor 2 dari tabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

      PPh atas penghasilan kena pajak terutang30% x 1%=0.30%
      Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap
      (branch profit tax/BPT) (tarif 15%)
      15% x (1-0,3)%=0,105%
      Total0,405%

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli2008
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

  1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
  3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.014/2008

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2008 tanggal 05 Juni 2008 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan…

Instruksi Dirjen Pajak – INS 07/PJ/2016

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini memberikan instruksi Kepada: Direktur Penegakan Hukum; dan Para Kepala Kantor Wilayah…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 210/PJ./2001

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan Pasal 25 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang…