Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 2/PJ/2010

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 2/PJ/2010

TAGGAL PENERBITAN

11 January 2010

OBJEK

pelayanan administrasi perpajakan dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi direktorat jenderal pajak (djp)
PERATURAN

Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal tidak berfungsinya sistem informasi DJP karena terjadi gangguan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Yang dimaksud dengan :
    1. gangguan sistem informasi DJP adalah suatu keadaan dimana sistem informasi DJP tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
    2. secara manual adalah semua kegiatan yang dilakukan tidak menggunakan sistem informasi DJP, melainkan dengan komputer, mesin ketik atau tulisan tangan.
  2. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan sistem informasi DJP :
    1. terputusnya aliran listrik;
    2. terjadinya pemadaman aliran listrik oleh PLN dan tidak terdapat sumber daya listrik cadangan (generator set);
    3. jaringan komunikasi terputus;
    4. keadaan lainnya.
  3. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal terjadi gangguan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
    1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan standar pelayanan prima yang telah ditetapkan oleh DJP.
    2. Memberikan pelayanan secara manual di TPT yang meliputi penerimaan surat permohonan Wajib Pajak dan surat lainnya, penerimaan SPT Wajib Pajak, dan pelayanan PBB dan BPHTB.
    3. Menerima secara manual pelaporan SPT dalam bentuk elektronik dengan ketentuan :
      1. untuk e-SPT, terlebih dahulu meng-copy file data e-SPT ke dalam komputer khusus yang disediakan dalam hal ada ketersediaan aliran listrik;
      2. untuk e-Filing, meminta kepada Wajib Pajak untuk mengirimkan hard copy SPT Induk.
    4. Dalam hal terdapat pekerjaan yang jatuh tempo atau jenis pekerjaan yang perlu segera diselesaikan, maka proses dilakukan secara manual termasuk pembuatan surat-surat atau produk-produk hukum yang akan diterbitkan, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    5. Penomoran produk hukum/bukti penerimaan surat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
      a. penomoran dilakukan secara manual dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis surat atau produk hukum dengan menambahkan kode huruf “M” sebelum tanda “garis miring” ( / ) setelah angka nomor urut pada bagian nomor surat/produk hukum, dengan sistem penomoran tersendiri tanpa melanjutkan nomor urut sebelumnya yang dilakukan melalui sistem informasi DJP (otomatis).
      Contoh penomoran manual : – STP : 00013M/107/07/629/2009
      – Surat : S-004M/WPJ.12/KP.0503/2009
      Sistem penomoran secara manual ini dipergunakan secara berkelanjutan pada setiap terjadinya gangguan sistem informasi DJP.
      b. penomoran secara manual dan pencatatannya di buku register dilakukan oleh dua orang pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Kantor dengan pembagian tugas sebagai berikut :

      1) satu orang pelaksana bertugas di TPT untuk menangani surat-surat masuk dari Wajib Pajak yang diterima lewat TPT dan surat keluar yang wewenang penandatanganannya adalah Kepala Seksi Pelayanan;
      2) satu orang pelaksana bertugas di sekretariat untuk menanngani surat-surat masuk dan keluar atau produk hukum yang akanditerbitkan.
    1. Membuat Berita Acara Gangguan sistem informasi DJP, yang ditandatangani Kepala Kantor/Direktur dan ditembuskan kepada pejabat atasan langsung dengan bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
    2. Melakukan koordinasi dengan semua instansi yang terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, atau mengambil langkah-langkah yang sekiranya perlu dilakukan.
    3. Merekam kembali semua surat/produk hukum dan semua Bukti Penerimaan Surat yang dikeluarkan secara manual ke dalam sistem informasi DJP dengan penomoran yang telah diberikan secara manual, yang dilaksanakan oleh pelaksana atau Account Representative yang mengerjakan surat/produk hukum tersebut sesuai dengan SOP, termasuk me-load data e-SPT, apabila keadaan telah pulih/kembali normal dan/atau apabila sistem informasi DJP telah berfungsi kembali paling lambat 3 (tiga) hari setelah sistem informasi DJP bisa difungsikan.

Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2010
Direktur Jenderal

ttd

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.43/1996

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 600/KMK.04/1995 tanggal 14 Desember 1995 tentang “Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 598/KMK.04/1994 tentang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 61/PJ/2013

Umum Sehubungan dengan diberlakukannya : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 95/PJ/2011

Sehubungan dengan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak…