Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ/2012

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 30/PJ/2012

TAGGAL PENERBITAN

11 June 2012

OBJEK

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan berupa dividen , a. umum
PERATURAN

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajakbadan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang dimaksud dengan pembukuan adalahsuatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasikeuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehandan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca,dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak. Salah satu data dan informasi keuangan yang harusdilaporkan dalam laporan keuangan adalah dividen.

Laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untukmenghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan.

Peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan telah mengatur bahwa atas penghasilanberupa dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Wajib Pajak badan dalam negeri kepada:

  1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluhpersen) dan bersifat final yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar ataupihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2c)Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
  2. Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajibmembayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalamPasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  3. Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan sebagaimana diaturdalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN

  1. memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak badan mengenai tempat pelaporan PajakPenghasilan yang telah dipotong atas penghasilan berupa dividen;
  2. memberikan kemudahan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan pengawasan ataspemenuhan kewajiban Wajib Pajak badan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, danpelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa dividen.
C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penegasan dalam Surat Edaran ini melingkupi penegasan atas kewajiban Wajib Pajakbadan dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilanberupa dividen. D. DASAR

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajakdan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yangDiterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh WajibPajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
E. PENEGASAN

Dengan mempertimbangkan bahwa:

  1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan harus dilampiri laporankeuangan;
  2. data dan informasi mengenai dividen merupakan salah satu data dan informasi keuangan yangharus dilaporkan oleh Wajib Pajak badan dalam laporan keuangan untuk periode Tahun Pajak;dan
  3. untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak badan dalam melakukan pemenuhankewajiban perpajakan dan kemudahan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukanpengawasan kepada Wajib Pajak badan,

maka dalam hal terdapat data dan informasi keuangan mengenai pembagian dividen dalam laporankeuangan Wajib Pajak badan, Wajib Pajak badan wajib melakukan pemotongan dan penyetoran PajakPenghasilan atas dividen tersebut serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan diadministrasikan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2012
Direktur Jenderal,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  3. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 34 TAHUN 2010

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 159 Tahun 2002, telah ditetapkan Biaya OperasionalPenyampaian SPPT PBB dan Pengoperasian Payment On Line System Pajak Bumi dan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 13/PJ.6/1999

Menimbang : bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-45/PJ.6/1996 dengan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini