Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.21/1986

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 30/PJ.21/1986

TAGGAL PENERBITAN

30 May 1986

OBJEK

ralat buku petunjuk PPh pasal 21 dan pasal 26 tahun 1985 (seri pph pasal 21-30)
PERATURAN

Bersama ini diberitahukan bahwa pada Buku Petunjuk PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Tahun 1985 (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1349/PJ.23/1984 tanggal 31 Desember 1984) terdapat beberapa kesalahan ketik yang dirasa perlu untuk diralat sebagai berikut :

  1. Pada BAB VII kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.
    Kata-kata “Kepala Inspeksi Pajak” pada Pasal 29 dan Pasal 30 seharusnya diketik “Direktur Jenderal Pajak”.

  2. Pada BAB VIII keberatan dan banding.
    Kata-kata “Kepala Inspeksi Pajak” pada Pasal 32 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan Pasal 34 ayat (1) seharusnya diketik “Direktur Jenderal Pajak”.

  3. Dengan demikian setiap kata-kata “Kepala Inspeksi Pajak” pada Pasal-pasal sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 di atas hendaknya dibaca “Direktur Jenderal Pajak”.

  4. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 seharusnya diketik dan dibaca sebagai Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.

Demikian ralat ini dibuat, agar dimaklumi dan disebar-luaskan kepada para pemotong pajak PPh Pasal 21.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SALAMUN A.T.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 21/PJ/2002

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja pejabat…

Keputusan Menteri Keuangan – 575/KMK.05/1996

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu untuk mengatur tatalaksana pengangkutan terus atau pengangkutan lanjut barang impor atau…

Keputusan Menteri Keuangan – 505/KMK.01/1999

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam Information Technology Agreement (ITA) serta dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang serta daya saing hasil produksi…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini