Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.5/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 30/PJ.5/1993

TAGGAL PENERBITAN

29 October 1993

OBJEK

wewenang untuk memberikan keputusan terhadap keberatan atas skkpp-PPN/ppn bm
PERATURAN

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah IX DJP No. S-2115/WPJ.09/BD.0402/1993 tanggal 20 September 1993 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :

  1. Berhubung dengan adanya kesalahan ketik pada lampiran V angka 4 kolom 4 angka 1 dan 2 Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-13/PJ.11/1993 tanggal 13 Februari 1993 tentang Pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu diadakan pembetulan sebagai berikut :

    1.1.

    Pada lampiran V angka 4 kolom 4 angka 1
    tertulis : Untuk Kanwil VI DJP
    Surat Ketetapan Pajak PPN dan PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000.000,-
    Terdapat salah ketik seharusnya adalah :
    Untuk Kanwil VI DJP
    Surat ketetapan pajak PPN dan PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000.000,-.

    1.2.

    Pada lampiran V angka 4 kolom 4 angka 2
    tertulis : Untuk Kanwil DJP Lainnya
    Surat Ketetapan Pajak PPN dan PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-
    Terdapat salah ketik, seharusnya adalah :
    Untuk Kanwil DJP Lainnya
    Surat ketetapan pajak PPN dan PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-.

  2. Dengan adanya perbaikan atas salah ketik tersebut di atas yaitu dari Surat Ketetapan Pajak menjadi surat ketetapan pajak maka wewenang yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah bukan hanya Surat Ketetapan Pajak saja, namun termasuk surat ketetapan pajak lainnya.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 515/KMK.04/2000

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan,…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.351/1993

Menunjuk Surat Edaran Nomor : SE-20/PJ.34/1992 tanggal 16 November 1992 perihal daftar Competent Authority dari Negara-negara treaty partner, dengan ini diberitahukan bahwa Inland Revenue Kerajaan…
All articles loaded
No more articles to load