Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.5/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 30/PJ.5/1993

TAGGAL PENERBITAN

29 October 1993

OBJEK

wewenang untuk memberikan keputusan terhadap keberatan atas skkpp-PPN/ppn bm
PERATURAN

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah IX DJP No. S-2115/WPJ.09/BD.0402/1993 tanggal 20 September 1993 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :

  1. Berhubung dengan adanya kesalahan ketik pada lampiran V angka 4 kolom 4 angka 1 dan 2 Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-13/PJ.11/1993 tanggal 13 Februari 1993 tentang Pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu diadakan pembetulan sebagai berikut :

    1.1.

    Pada lampiran V angka 4 kolom 4 angka 1
    tertulis : Untuk Kanwil VI DJP
    Surat Ketetapan Pajak PPN dan PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000.000,-
    Terdapat salah ketik seharusnya adalah :
    Untuk Kanwil VI DJP
    Surat ketetapan pajak PPN dan PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000.000,-.

    1.2.

    Pada lampiran V angka 4 kolom 4 angka 2
    tertulis : Untuk Kanwil DJP Lainnya
    Surat Ketetapan Pajak PPN dan PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-
    Terdapat salah ketik, seharusnya adalah :
    Untuk Kanwil DJP Lainnya
    Surat ketetapan pajak PPN dan PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-.

  2. Dengan adanya perbaikan atas salah ketik tersebut di atas yaitu dari Surat Ketetapan Pajak menjadi surat ketetapan pajak maka wewenang yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah bukan hanya Surat Ketetapan Pajak saja, namun termasuk surat ketetapan pajak lainnya.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 304/KMK.03/2011

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.8/2000

Bahwa pada akhir-akhir ini Pusat Penyuluhan Perpajakan banyak menerima laporan, baik tertulis maupun telepon dari beberapa Wajib Pajak/Pejabat Direktorat Jenderal Pajak di daerah yang menyatakan…